Komisi X DPR RI Ngegas, Desak Kampus Kena Sanksi Keras Kalau Ada Kekerasan
SAMARINDA , nusaetamnews.com :Kampus harusnya jadi safe space, tapi nyatanya masih banyak kasus kekerasan, dari fisik, psikis, sampai pelecehan seksual. Komisi X DPR RI kini turun gunung dan ngegas, mendesak penerapan sanksi super tegas buat para pelaku dan institusi yang lalai melindungi mahasiswanya.
Dalam Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) yang digelar secara hibrid di IKIP PGRI Kaltim, Samarinda, Kamis, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengeluarkan statement keras.
“Kami mendesak agar ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Baik si pelaku maupun perguruan tinggi tempat kejadian, sebagai teguran keras atas kelalaian menghadirkan lingkungan yang aman,” tegas Hetifah.
Alarm Bahaya di Kaltim: 1.008 Kasus!
Hetifah, yang juga legislator Dapil Kaltim, menyoroti data di Bumi Etam yang bikin miris: 1.008 kasus kekerasan tercatat di Simfoni PPA. Angka ini jadi clue besar bahwa masalahnya sudah sangat serius.
Menurutnya, tantangan terbesar buat memberantas kekerasan di kampus adalah:
- Literasi yang Rendah: Banyak yang nggak sadar ini kekerasan.
- Budaya Patriarki: Menempatkan perempuan di posisi rentan.
- Rape Culture: Kekerasan seksual malah dianggap hal yang wajar atau biasa di interaksi sosial kampus, alias dinormalisasi!
Kondisi ini diperparah dengan stigma sosial toxic yang membuat korban enggan lapor karena takut di-victim blaming atau dianggap mencemarkan nama baik institusi.
Senjata Baru: PPKPT & Sistem Ramah Korban
Untungnya, Kemendiktisaintek RI sudah bergerak cepat dengan memperkuat regulasi dan membentuk Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).
Namun, Hetifah mengingatkan, regulasi doang nggak cukup. Perlu peran aktif dari orang tua, mahasiswa, dan masyarakat untuk sama-sama ngawasin. Strategi penanganan harus ramah korban, cepat, rahasia, dan melibatkan kolaborasi dengan polisi serta psikolog.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk berhenti menormalisasi pelecehan. Berani memutus relasi kuasa yang selama ini membungkam korban,” ajaknya.
Sementara itu, Rektor IKIP PGRI Kaltim, Suryansyah, menyambut baik desakan ini dan langsung komit zero tolerance. “IKIP PGRI Kaltim berkomitmen penuh menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan agar kampus ini menjadi ruang inklusif bagi mahasiswa,” tegasnya.
Tujuannya cuma satu: memulihkan mental korban, sekaligus mencegah kasus serupa terulang lagi di masa depan! Ayo #BreakTheSilence!
Tentu, ini adalah penyempurnaan berita tersebut dengan gaya jurnalistik milenial yang fokus pada breaking news, benefit langsung, dan menggunakan bahasa yang hype. (ant/one)