Komisi II DPR RI Bedah Peran Bankaltimtara, Mesin Uang Daerah Diminta Lebih Agresif

BALIKPAPAN — Peran Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara (Bankaltimtara) sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendapatan daerah menjadi sorotan utama dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kalimantan Timur, Kamis (22/1/2026).

Dalam pertemuan yang digelar di Balikpapan, Komisi II DPR RI secara khusus menguliti kinerja Bankaltimtara sebagai BUMD strategis yang diharapkan mampu menjaga perputaran uang di daerah, memperluas akses layanan perbankan, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Bankaltimtara memaparkan jawaban atas 13 pertanyaan Komisi II DPR RI yang dirangkum dalam lima isu krusial. Mulai dari sejauh mana bank daerah ini menjaga sirkulasi uang tetap berputar di Kaltim dan Kaltara, percepatan digitalisasi layanan, jangkauan pelayanan hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan modal dan kinerja keuangan dari tahun ke tahun.
Sorotan penting lainnya adalah bagaimana Bankaltimtara mengelola modal agar tidak sekadar aman, tetapi juga produktif dan memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah. Masukan dari Komisi II DPR RI diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat strategi bisnis bank daerah di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, peran Bankaltimtara semakin vital di saat ruang fiskal daerah makin terbatas. Ketergantungan pada dana transfer pusat, menurutnya, tidak bisa lagi menjadi andalan tunggal.

“Kondisi ekonomi sedang tidak ideal dan itu berdampak langsung ke daerah. Di situ peran bank daerah menjadi penting, bagaimana mampu ikut menopang pendapatan daerah dan menggerakkan ekonomi,” kata Rudy Mas’ud.

Ia menilai, evaluasi langsung dari DPR RI menjadi momentum bagi Bankaltimtara untuk berbenah dan lebih agresif mengambil peran sebagai motor ekonomi daerah, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian perbankan.

Kunjungan Komisi II DPR RI ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap BUMD strategis di daerah, sekaligus penegasan bahwa bank daerah tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga harus terasa manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan.

Rombongan Komisi II DPR dipimpin Aria Bima sebagai wakil ketua.