Kapolri ‘Hard Reject’ Wacana Polri di Bawah Kementerian: “Bisa Melemahkan Negara!”
Jakarta, nusaetamnews.com :Isu restrukturisasi Polri yang sempat dilempar ke publik akhirnya mendapat jawaban tegas dari pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Senin (26/1), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara blak-blakan menolak gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian.
Sigit menilai, posisi Polri saat ini yang langsung di bawah Presiden sudah paling ideal. “Saya tegaskan di hadapan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh jajaran, saya menolak polisi di bawah kementerian,” ujarnya dengan nada mantap.
Alasan di Balik Penolakan: Hindari “Matahari Kembar”
Bukan tanpa alasan, Kapolri menguraikan beberapa poin krusial mengapa status status quo harus dipertahankan:
- Risiko Pelemahan Institusi: Menaruh Polri di bawah kementerian dianggap bisa melemahkan fungsi Polri, yang ujung-ujungnya berdampak pada pelemahan posisi Presiden dan negara.
- Efektivitas Komando: Tanpa perantara kementerian, Polri bisa bergerak lebih cepat dan fleksibel saat Presiden memberikan instruksi mendadak.
- Potensi Dualisme: Sigit khawatir adanya kementerian teknis justru akan memicu fenomena “matahari kembar” dalam birokrasi keamanan.
“Luas wilayah kita setara dari London sampai Moskow dengan 17.380 pulau. Dengan kondisi ini, Polri butuh fleksibilitas tinggi yang hanya bisa didapat jika langsung di bawah Presiden,” tambah Kapolri.
Awal Mula Wacana: ‘Sentilan’ Menko Yusril
Wacana ini sendiri mencuat setelah Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan adanya diskusi di internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ide yang dibahas adalah menyamakan struktur Polri dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Namun, Yusril menggarisbawahi bahwa hal ini masih sebatas alternatif rekomendasi. “Semua gagasan belum final. Keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan DPR melalui pembahasan undang-undang,” jelas Yusril.
Polri Fokus pada Harkamtibmas
Bagi Jenderal Sigit, fokus utama Polri sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum (Harkamtibmas) tidak boleh terhambat oleh jalur birokrasi yang panjang. Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan kompleksitas geografis Indonesia, kecepatan respons adalah kunci. (ant/one)