Kaltim Tolak Keras Pemotongan DBH, Siapkan Lobi Khusus ke Pusat untuk Perjuangkan Keadilan Fiskal

Samarinda (11/10), nusaetamnews.com : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil sikap tegas menolak rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang diprediksi akan sangat drastis, bahkan mencapai lebih dari 50 persen atau anjlok dari perkiraan Rp7 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun. Pemprov Kaltim menilai kebijakan ini tidak mencerminkan asas keadilan fiskal, mengingat kontribusi besar Kaltim sebagai lumbung energi dan sumber daya alam nasional.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, telah mengambil langkah proaktif dengan bertemu langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, bergabung bersama gubernur lain se-Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan mendesak kajian ulang.

Tiga Sikap dan Strategi Utama Pemprov Kaltim:

Desakan Keadilan Fiskal dan Lobi ke Pusat

Gubernur  menegaskan bahwa Kaltim, sebagai daerah penghasil utama migas, batu bara, dan sektor mineral lainnya, layak mendapatkan porsi DBH yang lebih besar dan seharusnya tidak diperlakukan sama dengan daerah lain, apalagi dipotong secara sepihak.

Aksi Nyata: Pemprov Kaltim telah mengirimkan surat resmi kepada Menkeu untuk meminta dialog khusus sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait transfer ke daerah diterbitkan.

Dukungan Senayan: Pemprov juga mendorong anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim untuk aktif melobi pusat, memastikan kontribusi daerah penghasil dihargai secara proporsional.

Mempersiapkan Planning B: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meskipun menolak pemotongan, Pemprov Kaltim mengakui harus siap menghadapi kenyataan fiskal. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan bahwa Pemprov sudah menyiapkan Planning B dengan bekerja ekstra untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pemasukan alternatif.

Adaptasi Ekonomi: Gubernur Rudy Mas’ud mendorong Kaltim untuk beradaptasi dan bertransformasi ke sektor lain, seperti sumber daya manusia, ekonomi biru, dan ekonomi hijau, agar tidak terus bergantung pada sumber daya alam dan transfer pusat.

Pengkajian Ulang Belanja Daerah dan Jaminan Program Prioritas

Pemotongan DBH diperkirakan akan berdampak langsung pada sektor vital seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mengantisipasi hal ini:

Efisiensi Anggaran: Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk segera melakukan efisiensi dan mengkaji ulang belanja.

Prioritas Program: Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menjaga program-program prioritas utama, seperti program pendidikan dan kesehatan gratis (gratispol dan jospol), agar tetap berjalan. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN juga akan dikaji ulang, namun TPP guru menjadi prioritas yang akan diupayakan untuk tidak terdampak pemangkasan.

Pemprov Kaltim optimis bahwa dengan komunikasi yang intensif dan upaya penguatan PAD, stabilitas fiskal daerah akan tetap terjaga, serta keberhasilan pembangunan di Kaltim—termasuk dukungan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)—akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

Suara Dari DPD RI

Isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah kaya sumber daya alam, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim), disorot Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak hanya berpotensi merugikan daerah, tetapi juga mengkhianati prinsip keadilan fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pasalnya, Kaltim selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara, khususnya dari sektor migas dan tambang, namun justru terancam mengalami pengurangan alokasi dana transfer ke daerah. “Kaltim sudah terlalu lama jadi penopang, dan sekarang ada wacana pemotongan, jelas tidak adil. Sikap saya tegas, sebagai wakil daerah saya menolak langkah ini,” tegasnya, di Hotel Five Premiere Samarinda. (one)