KALTIM TERGUNCANG: Potongan DBH Picu Krisis Fiskal, Kabupaten Penghasil Teriak Ketidakadilan
SAMARINDA, nusaetamnews.com : Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai salah satu lumbung energi dan sumber daya alam (SDA) nasional, kini menghadapi krisis fiskal yang mendalam akibat kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Dampak yang dirasakan sangat massif, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota penghasil.
Anjloknya DBH Kaltim Hingga Lebih dari 70%
Data awal menunjukkan Provinsi Kaltim diproyeksikan hanya akan menerima Rp1,6 Triliun dari yang sebelumnya berada di kisaran Rp6 hingga Rp7 Triliun—sebuah pemangkasan drastis yang mencapai lebih dari 70%. Penurunan ini memukul keras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dan DBH, terutama dari sektor mineral dan batu bara.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama kepala daerah lainnya, telah menyuarakan protes dan meminta pemerintah pusat untuk merevisi alokasi tersebut. Mereka menilai pemotongan ini tidak sejalan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap penerimaan negara.”Ini adalah representasi dari betapa besarnya kontribusi Kaltim atas eksploitasi SDA. Kalau dipotong begini, Kaltim jadi korban dan ini adalah ketidakadilan,” tegas seorang anggota DPRD Kaltim.
Efek Pukulan di Tingkat Kabupaten/Kota Penghasil
Efek domino pemotongan DBH bahkan jauh lebih parah di tingkat kabupaten dan kota yang merupakan wilayah penghasil utama. Daerah-daerah ini menggunakan DBH sebagai penopang utama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.
| Kabupaten/Kota Penghasil | Alokasi DBH Sebelumnya (Estimasi) | Alokasi DBH Baru (Estimasi) | Penurunan Dampak |
| Kutai Kartanegara | Rp5,7 Triliun | Rp1,3 Triliun | Program infrastruktur masif terancam |
| Berau | Rp2,5 Triliun | Rp605 Miliar | Kehilangan sumber utama pembangunan daerah |
| Kutai Barat | Rp1,7 Triliun | Rp400 Miliar | Ancaman keterpurukan pembangunan di wilayah pedalaman. |
Sumber: Data Rencana Anggaran Daerah Kaltim dan pernyataan pejabat daerah
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengingatkan bahwa pengurangan DBH yang sangat besar akan membuat daerahnya kehilangan sumber pendanaan utama pembangunan, mengingat pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami tekanan.
Langkah Darurat dan Respons Pemerintah Daerah
Pemprov Kaltim dan seluruh kabupaten/kota kini dipaksa mengambil langkah darurat:
Revisi APBD Besar-besaran: Anggaran 2026 harus disisir ulang, dengan program-program yang tidak mendesak di-efisiensi atau ditunda (seperti yang disepakati DPRD Kaltim).
Fokus Program Terdistorsi: Perangkat Daerah (PD) diinstruksikan untuk “bekerja jenius,” memprioritaskan hanya program yang memberikan dampak langsung ke masyarakat dan investasi produktif, alih-alih pembangunan yang didanai anggaran besar.
Memperkuat Kemandirian Fiskal: Pemda didorong untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, termasuk dari pajak alat berat dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), guna mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Di tengah optimisme Wakil Gubernur Kaltim yang meyakini pemotongan DBH pada akhirnya bisa ditekan menjadi sekitar 30% berkat lobi intensif, realisasi anggaran yang sangat terbatas telah menciptakan ketidakpastian serius terhadap akselerasi pembangunan Kaltim sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (one)