Kaltim di Persimpangan Fiskal: Dampak Pemotongan DBH Ancam Kelangsungan Pembangunan

Akankah Pembangunan infrastuktur kaltim terhenti, bila pemotongan DBH resmi diberlalakukan?

SAMARINDA, nusaetamnews.com : Wacana pemangkasan drastis Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang diperkirakan bisa mencapai 78% bagi Kalimantan Timur (Kaltim), telah memicu kekhawatiran serius di kalangan pemangku kepentingan daerah. Penurunan alokasi ini—dari kisaran Rp6-7 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun di tahun anggaran mendatang—diprediksi akan menjadi pukulan telak bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, yang selama ini sangat bergantung pada penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA).

Para ahli dan praktisi keuangan di Kaltim menilai kebijakan ini menciptakan paradoks fiskal bagi provinsi penyumbang devisa terbesar negara. Jika rencana pemotongan ini direalisasikan, pembangunan Kaltim ke depan terancam melambat, bahkan bisa mengganggu program-program prioritas dan pelayanan publik.Analisis Ahli: Mempertanyakan Keadilan Fiskal

Danes Suhendra Wijaya, seorang Ahli Pajak dan Keuangan Publik yang berdomisili di Samarinda, menyoroti bahwa pemotongan DBH yang signifikan ini adalah cerminan dari ketidakadilan fiskal yang berulang. “Kaltim adalah lumbung SDA, baik migas maupun batubara, yang kontribusinya bagi penerimaan negara sangat besar. Logika Dana Bagi Hasil seharusnya proporsional. Ketika pusat mengalami kesulitan kas, daerah penghasil justru yang dikorbankan melalui pemotongan yang tidak transparan,” ujar Danes.

Menurutnya, dampak langsung dari pemotongan ini adalah:

Gangguan Infrastruktur: Proyek-proyek strategis daerah, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang selama ini didanai dari DBH, terancam tertunda atau dihentikan. “Belanja modal untuk infrastruktur adalah yang paling rentan dikurangi karena sifatnya yang tidak terikat seperti belanja rutin,” tambahnya.

Defisit Anggaran Pelayanan Publik: Meskipun Pemprov berjanji mempertahankan program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis, tekanan fiskal yang besar berpotensi mengurangi kualitas layanan, misalnya melalui penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau efisiensi anggaran operasional yang ekstrem.

Ketergantungan pada Pinjaman: Untuk menutup defisit pembangunan, daerah bisa terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk pinjaman daerah atau penerbitan obligasi, yang berpotensi membebani keuangan daerah di masa depan.

Di sisi lain, Sutarmono, , seorang pengusaha asal kabupaten paser yang aktif mengikuti perkembangan pemotongan DBH ,menekankan perlunya respons yang lebih kreatif dan radikal dari Pemprov Kaltim. “Penurunan drastis ini memaksa kita untuk merevisi total prioritas belanja. Kita tidak bisa lagi nyaman mengandalkan DBH. Ini saatnya Kaltim harus serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-SDA,” jelas Tarmono.

Menurutnya, beberapa langkah yang harus segera diambil adalah:

Optimalisasi Pajak Daerah: Meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan mengidentifikasi potensi pajak baru yang belum termaksimalkan.

Efisiensi Belanja Rutin: Melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja operasional kantor, perjalanan dinas, dan kegiatan yang sifatnya seremonial atau tidak berdampak langsung ke masyarakat. “Setiap rupiah harus diukur urgensinya. Yang bisa ditunda, harus ditunda,” tegasnya.

Penguatan Lobi ke Pusat: Kaltim harus menggunakan posisi tawar sebagai daerah penghasil utama dan penyangga IKN (Ibu Kota Nusantara) untuk menuntut alokasi anggaran yang lebih berkeadilan, mungkin melalui mekanisme revisi alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) atau pembagian DBH yang lebih besar. “Pemotongan ini adalah ujian bagi kemandirian fiskal Kaltim. Jika berhasil dilewati dengan strategi yang tepat, Kaltim akan menjadi provinsi yang lebih mandiri dan tidak hanya menjadi ‘daerah tambang’ di mata pusat,” pungkas mono panggilan akrabnya, sembari berharap negosiasi Pemprov dengan Kementerian Keuangan dapat menghasilkan titik tengah yang lebih baik bagi pembangunan daerah.  (one)