Kaltim Dari Kerajaan Tertua hingga Ibu Kota Baru, Sebuah Transformasi Historis

Samarinda, nusaetamnews.com :  Penetapan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya menandai babak baru pembangunan Indonesia-sentris, melainkan juga menempatkan Kaltim di persimpangan sejarah yang paling krusial. Perspektif historis menunjukkan bahwa Kaltim kini tengah menghadapi tantangan terbesar: bertransformasi dari lumbung energi ekstraktif menuju pusat peradaban baru, sebuah peran yang pernah diembannya 17 abad silam.

1. Kembalinya “Pendulum Sejarah” Abad ke-4 Masehi

Dalam narasi historisnya, Kaltim bukanlah pemain baru di panggung peradaban. Jauh sebelum era modern, wilayah yang dijuluki Bumi Etam ini telah menjadi saksi lahirnya Kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-4 Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman. Keberadaan tujuh Yupa (prasasti batu) yang ditemukan di Kutai membuktikan bahwa Kaltim adalah tempat peradaban tertua di Nusantara yang mengenal literasi dan sistem tata kelola.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, pernah mengibaratkan penetapan IKN sebagai “pendulum yang bergerak kembali”. Setelah berabad-abad peradaban terpusat di Jawa, kini momentum kembali ke Kalimantan. Secara simbolis, IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan menghidupkan kembali peran historis Kaltim sebagai “tonggak peradaban Nusantara”.

2. Jejak Ekstraktif: Kutukan Sumber Daya Alam

Sejak era Kolonial Belanda hingga Orde Baru, peran historis Kaltim dalam perekonomian nasional didominasi oleh kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ekstraktif: batubara, minyak, dan gas bumi.

1970-an hingga 2000-an: Kaltim menjadi kontributor devisa terbesar. Namun, model pembangunan ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor pertambangan (seringkali lebih dari 50% PDRB) dan meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, serta disparitas pendapatan yang signifikan.

Risiko: Kaltim terancam mengalami Dutch Disease (penyakit Belanda) yang berkepanjangan. Ketergantungan pada SDA tak terbarukan membuat wilayah ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Oleh karena itu, IKN dipandang sebagai peluang historis untuk “mendegradasi” ketergantungan ekstraktif tersebut. Konsep Forest City dan Smart City IKN menuntut Kaltim untuk beralih ke ekonomi baru (seperti pariwisata hijau, pertanian berkelanjutan, dan industri jasa) yang berfokus pada SDA terbarukan dan memosisikan Kaltim sebagai “paru-paru” pendukung IKN.

3. Tantangan Baru: Kesenjangan Sosial dan Budaya

Dalam perjalanannya menuju IKN, Kaltim menghadapi isu sensitif yang berakar dari sejarah masa lalu: kesenjangan antara pendatang dan penduduk lokal.

Sejak pembangunan masif di era migas dan batubara, arus migrasi ke Kaltim sangat tinggi, sering kali menggeser peran ekonomi dan sosial masyarakat asli (suku Dayak dan Kutai). Kekhawatiran yang sama muncul dengan hadirnya IKN:

Ancaman Marginalisasi Lokal: Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masuknya investor/pekerja yang mayoritas berasal dari luar Kaltim dikhawatirkan akan memarjinalisasi penduduk lokal secara ekonomi dan kepemilikan lahan.

Benturan Budaya: Konsep IKN yang serba modern dan berstandar internasional berpotensi menenggelamkan kearifan lokal. Masyarakat adat berharap, IKN tidak hanya menjadi kota fisik, tetapi juga “Simbol Identitas Nasional” yang menghargai dan mengintegrasikan warisan budaya Kalimantan.

Masa Depan Kaltim: Ujian Transformasi Inklusif

Masa depan Kaltim di mata sejarah terletak pada keberhasilannya menyeimbangkan tiga pilar: warisan peradaban, transisi ekonomi hijau, dan keadilan sosial.

Jika IKN sukses mendorong diversifikasi ekonomi, mengakhiri ketergantungan pada batubara, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat lokal, Kaltim akan tercatat dalam sejarah sebagai wilayah yang berhasil menggunakan momentum nasional untuk “menebus” dan “melampaui” masa lalu ekstraktifnya.

Sebaliknya, kegagalan dalam inklusivitas hanya akan mengulang sejarah, di mana kekayaan Kaltim dinikmati oleh pihak luar, sementara masyarakat lokal dan alamnya menanggung dampak terburuk. Pembangunan IKN, pada hakikatnya, adalah ujian historis bagi Indonesia untuk benar-benar mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan. (setia wirawan)