Kaltim & 21 Provinsi ‘All-In’ Kawal Transparansi Anggaran 2025: Audit Bukan Cari Salah!
Bali, nusaetamnews.com : Komitmen buat bikin laporan keuangan yang bersih bukan cuma sekadar formalitas. Pemprov Kalimantan Timur bareng 21 provinsi lainnya resmi menyatakan “perang” terhadap tata kelola yang berantakan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Kantor BPK Bali, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan ini jadi kick-off resmi proses audit BPK RI untuk tahun anggaran 2025. Nggak main-main, acara ini dihadiri tokoh kunci seperti Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamen Dalam Negeri Ribka Haluk.
Audit: Bukan Horor, Tapi Upgrading
Banyak yang mikir audit itu ajang cari-cari kesalahan, tapi Fathan Subchi langsung menepis stigma itu. Menurutnya, pemeriksaan ini adalah cara memastikan anggaran negara benar-benar “on track” dan sesuai aturan main.
“Pemeriksaan ini bagian dari upaya bersama menjaga akuntabilitas. Sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemda, BPK, dan Kemendagri adalah kunci utamanya,” tegas Fathan.
Rudy Mas’ud & Inisiatif ‘Satu Meja’
Menariknya, dalam forum ini nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, jadi sorotan. Sebagai Ketua Umum APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), Rudy mengusulkan ide strategis: mengumpulkan seluruh Gubernur, Kemendagri, BPK, dan Kemenkeu untuk duduk bareng bahas postur keuangan daerah.
Langkah ini dipuji sebagai cara cerdas buat menyelaraskan urusan duit antara pusat dan daerah. Rudy menegaskan kalau Pemda nggak perlu takut buat terbuka dalam proses audit.
“Audit itu mekanisme perbaikan, bukan cuma ritual tahunan. Kualitas laporan keuangan itu cerminan kepemimpinan dan budaya birokrasi kita,” kata Rudy Mas’ud mantap.
Resmi Dimulai!
Sebagai simbolis, Rudy Mas’ud bareng perwakilan 21 provinsi lainnya resmi menerima surat tugas pemeriksaan dari Kepala Perwakilan BPK RI masing-masing. Ini tandanya, tim auditor bakal mulai bekerja secara intensif dalam beberapa bulan ke depan.
Ditemani Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan Inspektur Provinsi M. Irfan Prananta, Kaltim siap membuktikan kalau mereka serius soal good governance. (Ray)