Janji Pendidikan Gratis Kaltim Terbentur Budget: Pengamat Sebut Pemprov “Gagal Mitigasi”

SAMARINDA, nusaetamnews.com : Kabar kurang sedap datang dari meja birokrasi Kalimantan Timur. Janji manis pendidikan gratis yang sempat melambungkan harapan warga kini terancam jadi wacana. Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai Pemprov Kaltim gagal menerapkan prinsip “sedia payung sebelum hujan” alias mitigasi risiko keuangan.

Dampaknya? Realisasi janji politik di sektor pendidikan langsung “kena mental” begitu anggaran daerah merosot tajam.

Disparitas Anggaran yang “Jomplang”

Purwadi menyoroti penurunan APBD yang drastis, dari angka Rp21 triliun anjlok ke Rp15 triliun. Selisih yang mencapai Rp6 triliun ini bikin banyak program terpaksa dipangkas habis.

“Ini jadi bukti kalau pemerintah daerah nggak punya plan B yang matang saat pendapatan nggak sesuai target,” kritiknya tajam.

Dari Janji Kampanye ke Pergub yang “Kejam”

Yang bikin publik makin kecewa adalah perubahan rules di tengah jalan. Dulu saat kampanye, program pendidikan gratis dijanjikan tanpa syarat yang ribet. Tapi faktanya, sekarang muncul Peraturan Gubernur (Pergub) yang dinilai reaktif dan penuh batasan.

Beberapa poin yang disorot antara lain:

• Pagar Birokrasi: Aturan baru yang membatasi akses pendidikan.
• Batasan Usia: Dosen S2 yang mau lanjut S3 terganjal aturan umur.
• Nasib Kelas Eksekutif: Putra daerah di kelas eksekutif seolah “dipaksa berhenti bermimpi” karena haknya gugur lewat aturan baru.

“Pergub itu terlihat kejam karena membatasi hak dasar warga di daerah yang sebenarnya kaya sumber daya alam ini,” ujar Purwadi.

Anggaran Defisit Jadi “Tameng” Kegagalan?

Purwadi khawatir penurunan anggaran ini cuma dijadikan alasan atau tameng oleh Gubernur untuk membenarkan janji-janji yang meleset. Menurutnya, pemimpin daerah seharusnya sudah memikirkan skenario terburuk sejak awal, bukannya memangkas hak rakyat saat kondisi kas daerah goyang.

PR Besar: Jangan Cuma Bergantung Dana Pusat

Isu ini jadi alarm buat publik untuk lebih kritis. Purwadi menegaskan sudah saatnya Pemprov Kaltim berhenti sekadar menunggu “hujan duit” dari pusat dan mulai kreatif nyari pendapatan mandiri.

Pesan buat Pemerintah:

• Genjot PAD: Pendapatan Asli Daerah harus naik biar APBD nggak gampang guncang.
• Manajemen Risiko: Kebijakan harus punya fondasi keuangan yang kuat, bukan cuma modal keberuntungan.

“Tanpa fondasi keuangan yang kuat, janji politik cuma bakal berakhir jadi wacana yang bikin sakit hati,” tutupnya. (ant/one)