Iuran BPJS Kesehatan Mau Naik? Relawan Kesehatan: Awas, Peserta Bakal “Log Out” Massal!
Jakarta, nusaetamnews.com : Rencana pemerintah menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan menuai kritik tajam. Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, mewanti-wanti bahwa kenaikan tarif ini bisa jadi bumerang yang memicu lonjakan peserta nonaktif alias menunggak.
Agung menilai, kebijakan ini berpotensi memperlemah daya jangkau sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi mereka yang selama ini membayar secara mandiri.
“Jika iuran naik, banyak keluarga bakal putar otak soal pengeluaran. Risikonya, tunggakan naik dan kepesertaan jadi nonaktif. Padahal, jaminan kesehatan paling dibutuhkan justru saat kondisi sulit,” ujar Agung dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2).
Kelas Menengah Paling “Boncos”
Menurut Agung, kebijakan ini menciptakan ketimpangan. Kelompok miskin relatif aman karena disubsidi lewat skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara kelompok kaya dianggap sanggup membayar lebih.
Lalu, siapa yang paling menderita? Jawabannya: Kelas Menengah.
- Pekerja Sektor Informal: Mereka yang punya pendapatan tidak tetap.
- Keluarga dengan Budget Ketat: Kelompok yang pengeluarannya sudah “pas-pasan” setiap bulan.
Efek Domino: Skema Pembiayaan Bisa Collaps
Agung juga menyoroti risiko ketidakseimbangan beban klaim. Jika peserta yang sehat memilih berhenti berlangganan karena merasa terbebani, sementara peserta yang sakit-sakitan tetap bertahan, maka keuangan BPJS bakal makin “tekor”.
“Komposisi risiko jadi nggak imbang. Beban klaim meningkat, tekanan fiskal bertambah. Ini bakal jadi siklus yang terus berulang,” jelasnya.
Gak Melulu Harus Naik, Ini Solusi Alternatifnya!
Ketimbang langsung menaikkan iuran, Rekan Indonesia mendesak pemerintah untuk melakukan clean-up internal, seperti:
- Efisiensi Tata Kelola: Memperbaiki birokrasi dan operasional.
- Audit Data Subsidi: Memastikan subsidi tepat sasaran.
- Skema Progresif: Iuran berdasarkan kemampuan bayar yang lebih adil.
“Kebijakan kesehatan harusnya memperluas perlindungan sosial, bukan justru mempersempit cakupan karena harganya nggak terjangkau,” tutup Agung.
Saat ini, rencana penyesuaian iuran tersebut masih digodok oleh pemerintah dan terus menjadi trending topic karena menyangkut nasib layanan kesehatan jutaan rakyat Indonesia. (ant/one)