Indonesia Evaluasi Keanggotaan di Board of Peace (BoP) Gaza, Ahmad Muzani: “Bisa Keluar Kapan Saja”

Jakarta, nusaetamnews.com : Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia berpeluang angkat kaki dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza. Pernyataan ini muncul usai Muzani bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3) sore.

Menurut Muzani, opsi untuk keluar dari lembaga internasional tersebut bukanlah hal mustahil dan sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo.

Komitmen Palestina vs Realitas Global

Awalnya, bergabungnya Indonesia di BoP didasari misi besar: mempercepat kemerdekaan Palestina serta mendukung proses rekonstruksi dan rehabilitasi di sana. Namun, situasi geopolitik yang memanas mengubah konstalasi tersebut.

Muzani menyoroti serangan sepihak yang dilakukan Amerika Serikat (selaku penggagas BoP) dan Israel (sesama anggota BoP) terhadap Iran. Hal ini memicu evaluasi mendalam terkait efektivitas dan posisi tawar BoP ke depan.

“Masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Kita bisa saja keluar kapan saja, tapi tentu harus atas kesepakatan bersama,” ujar Muzani kepada awak media.

Diskusi “High-Level” di Istana

Sinyal evaluasi ini semakin terang setelah acara diskusi kebangsaan yang digelar Selasa (3/3) malam. Pertemuan tersebut tergolong langka karena dihadiri oleh deretan tokoh kunci lintas generasi, mulai dari:

• Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
• Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
• Mantan Wapres: Jusuf Kalla, Boediono, dan KH Ma’ruf Amin.
• Eks Menteri Luar Negeri serta pimpinan partai politik.

Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Prabowo memaparkan detail perkembangan global yang cukup pelik. Muzani mengungkapkan bahwa para tokoh memberikan masukan yang beragam, mulai dari saran taktis hingga kritik tajam.

“Pandangan-pandangannya ada yang kritis, tajam, ada yang saran. Semua masukan dari Pak Jokowi, Pak SBY, hingga para mantan Menlu diterima Presiden dengan baik sebagai bahan pertimbangan kebijakan ke depan,” tambah Muzani.

Menunggu Keputusan Final

Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengimbau agar pemerintah tidak terburu-buru meninggalkan BoP, dinamika di Istana menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius mengkaji manfaat keberadaan Indonesia di lembaga tersebut. Keputusan final kini berada di tangan Presiden Prabowo setelah menimbang berbagai masukan strategis dari para pendahulunya. (ant/one)