IKN Gass Poll! Kontrak Pembangunan Lembaga Tinggi Negara Deal, Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028
PENAJAM PASER UTARA (NUSAETAMNEWS.COM) – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin intensif! Otorita IKN memastikan pembangunan kantor lembaga tinggi negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN berjalan mulus sesuai rencana dan standar kelas dunia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan kabar penting: delapan kontrak kerja pembangunan IKN Tahap Dua, yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif, telah resmi ditandatangani.
“Dengan delapan kontrak kerja ini, kita pastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara jalan sesuai blueprint dan standar yang ditetapkan,” ujar Basuki di Sepaku, Rabu.
Target 2028: IKN Jadi Pusat Politik
Penandatanganan kontrak ini menjadi langkah lanjut strategis yang vital. Pembangunan IKN Tahap Dua diharapkan dapat:
- Memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN.
- Mendukung target IKN resmi beroperasi sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Basuki menekankan, Tahap Dua ini harus lebih baik dari sebelumnya dan menjadi “contoh bagi dunia”. Ia menekankan pentingnya kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap proses pembangunan.
Detail Proyek Jutaan Hektar yang Dikontrak
Delapan kontrak yang baru diteken ini meliputi:
- Kawasan Legislatif (DPR/MPR/DPD): Lima paket pekerjaan, mencakup pembangunan 16 gedung di lahan seluas 41,81 hektare.
- Kawasan Yudikatif (Mahkamah Agung, dll.): Dua paket pekerjaan, mencakup pembangunan empat gedung di lahan seluas 15,15 hektare.
- Kantor Pendukung: Satu paket untuk pembangunan:
- Kantor Otorita IKN Tahap Dua: Tiga gedung di lahan seluas 2,9 hektare.
- Kantor Polres IKN Tahap Satu: Tiga gedung di lahan seluas 3,07 hektare.
Total, sudah 20 dari 28 paket pekerjaan Tahap Dua (2025–2029) yang sudah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan enam paket manajemen konstruksi/supervisi.
Capaian ini menandai IKN memasuki fase konstruksi yang jauh lebih intensif, dengan fokus utama saat ini adalah menuntaskan area legislatif dan yudikatif. (ant/one)