ICW “Colek” KPK: Awasi 1.179 Satuan Gizi Polri, Ada Potensi Cuan Rp2,2 Triliun!

Jakarta, nusaetamnews.com :  Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasang mata terhadap pengelolaan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri. ICW mencium adanya potensi ketimpangan dan konflik kepentingan dalam proyek raksasa di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) ini.

Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia, telah menyerahkan surat permohonan khusus kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK agar skema pengelolaan SPPG oleh Yayasan Kemala Bhayangkari dipantau ketat.

“Kami meminta Deputi memberikan atensi lebih. Berdasarkan UU KPK, pemberantasan korupsi bukan cuma soal penindakan, tapi juga pencegahan,” tegas Yassar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/2).

Privilese yang Bikin Tanya: Kenapa Polri “Bebas Kuota”?

ICW menyoroti aturan teknis BGN per Desember 2025 yang dinilai memberikan “karpet merah” bagi kepolisian. Jika yayasan umum biasanya dibatasi hanya boleh mengelola maksimal 10 SPPG, aturan tersebut justru membebaskan Polri tanpa batasan jumlah.

“Setiap yayasan umumnya dibatasi 10 SPPG, tapi kepolisian tidak dibatasi sama sekali. Ini berpotensi memicu ketimpangan besar dalam pengelolaan proyek,” tambah Yassar.

Hitung-hitungan Cuan: Rp2,2 Triliun per Tahun?

Yang paling menyita perhatian adalah soal aliran dana operasional. ICW membedah potensi nilai ekonomi di balik 1.179 SPPG ini:

• Insentif Harian: Tiap SPPG dijanjikan Rp6 juta per hari (selama 6 hari seminggu).
• Modal Awal: Dana operasional awal dari BGN sekitar Rp500 juta per satuan.
• Estimasi Total: Dengan asumsi 313 hari kerja di tahun 2026, perputaran uang tiap SPPG bisa menyentuh Rp2,2 triliun per tahun.

Angka fantastis ini, menurut ICW, sangat rawan konflik kepentingan karena dikelola oleh yayasan yang diisi oleh pasangan personel polisi.

Proyek Strategis Prabowo-Sigit

Sebelumnya pada 13 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan langsung pembangunan ribuan SPPG dan gudang pangan ini. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan progresnya:

• 411 unit sudah beroperasi.
• 162 unit persiapan operasional.
• 499 unit target rampung Maret 2026.
• 107 unit baru tahap peletakan batu pertama.

Mengingat besarnya sorotan publik terhadap institusi Polri belakangan ini, ICW mendesak KPK bergerak sebelum potensi penyimpangan finansial maupun relasi kuasa terjadi di lapangan. (ant/one)