Gratispol Diperluas, 159 Ribu Mahasiswa Kaltim Disiapkan Terima Beasiswa

Samarinda – Program beasiswa Gratispol Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melonjak drastis tahun ini. Jika pada 2025 kuotanya sekitar 32 ribu mahasiswa, pada 2026 angka itu melonjak hampir lima kali lipat menjadi 159.006 mahasiswa dengan pagu anggaran mencapai Rp1,37 triliun.
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud tak menampik, pelaksanaan tahun pertama program ini masih menyisakan sejumlah catatan. Sebagai program baru, Gratispol diakuinya belum berjalan sempurna.

“Kami akui, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran dan kami akan segera lakukan pembenahan,” kata Harum usai briefing OPD di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/2/2026).

Evaluasi itu bukan tanpa alasan. Dari sekitar 32 ribu alokasi tahun lalu, masih ada mahasiswa yang tak bisa menikmati bantuan pendidikan tersebut. Penyebabnya beragam, mulai dari persoalan administrasi hingga kesalahan persepsi terkait syarat penerima.

Pemprov menegaskan, beasiswa ini diperuntukkan bagi anak-anak Kaltim atau mereka yang telah berdomisili minimal tiga tahun di Benua Etam. Program ini juga menyasar mahasiswa reguler, bukan kelas eksekutif atau extension.

Menurut Rudy, penegasan syarat ini penting agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan dana publik benar-benar menyentuh mereka yang berhak.

Namun di balik evaluasi itu, arah kebijakan Gratispol justru makin diperluas. Tahun ini, tak hanya mahasiswa umum yang menjadi sasaran. Guru dan dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi juga akan diprioritaskan.

“Guru-guru juga kita utamakan agar bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Kalau gurunya hebat, maka kita akan bisa lahirkan siswa dan mahasiswa yang hebat juga,” tegasnya.

Langkah ekspansi kuota menjadi 159.006 penerima manfaat menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltim menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Dengan alokasi Rp1,37 triliun, Gratispol diposisikan bukan sekadar program populis, melainkan strategi memperkuat kualitas SDM daerah.
Gubernur berharap seluruh proses ke depan berjalan lebih tertib dan transparan. Ia menekankan, pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat, sehingga setiap pemohon beasiswa berhak mendapat pelayanan terbaik.
Jika pembenahan administrasi berjalan seiring dengan perluasan kuota, Gratispol berpotensi menjadi salah satu program pendidikan terbesar di daerah ini. Bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari dampaknya bagi masa depan generasi Kaltim.