Gaspol! Komunitas Pecinta Alam Desak UNESCO Segera Akui Karst Sangkulirang-Mangkalihat Jadi Geopark Dunia
Sangata, nusaetamnews.com : Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat lagi jadi sorotan! Berbagai komunitas pecinta alam di Kutai Timur (Kutim) kini kompak menyuarakan satu pesan penting: percepat pengakuan UNESCO Global Geopark demi menyelamatkan “benteng hijau” Kalimantan Timur ini dari ancaman perusakan lingkungan.
Bukan tanpa alasan, desakan ini muncul karena area karst seluas 1,8 juta hektare tersebut posisinya makin “terkepung” oleh aktivitas perusahaan swasta.
Perlombaan Melawan Waktu
Andre, penggiat wisata alam dari Amica Creative Explore, mengungkapkan kekhawatirannya jika proses pengakuan internasional ini berjalan lambat. Menurutnya, status Geopark adalah “perisai” terkuat untuk menjaga keasrian wilayah tersebut.
“Kalau sudah ditetapkan jadi Geopark, otomatis keasriannya bakal terjaga ketat. Masalahnya, sekarang beberapa segmen karst—seperti di Kecamatan Karangan—posisinya sudah sangat dekat dengan konsesi pertambangan. Jangan sampai kita telat bertindak,” tegas Andre di Sangatta, Selasa.
Bukan Sekadar Batu, Tapi Warisan Ribuan Tahun
Senada dengan Andre, Ketua My Trip My Adventure (MTMA) Kutim, Soraya, mengajak seluruh elemen untuk mengawal proses ini hingga ke UNESCO. Baginya, Karst Sangkulirang-Mangkalihat bukan cuma tumpukan batu gamping, tapi perpustakaan raksasa yang menyimpan warisan budaya ribuan tahun.
“Ayo kita bareng-bareng dorong penjagaan keindahan alam karst ini. Pengakuan internasional sangat krusial biar nggak ada celah buat perusakan,” ajak Soraya.
Update Status: Dokumen Sudah di Meja UNESCO
Pemprov Kaltim sebenarnya nggak diam saja. Pada Agustus 2025 lalu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah resmi menandatangani Deklarasi Geopark Sangkulirang-Mangkalihat sebagai syarat pengusulan ke UNESCO.
Namun, komunitas seperti MAPALA Sabana merasa pemerintah perlu lebih proaktif lagi berkoordinasi dengan pihak internasional. Putri, Ketua MAPALA Sabana, menekankan bahwa transparansi dan kecepatan koordinasi adalah kunci.
“Kalau sudah diakui UNESCO, perusahaan nggak punya celah buat melakukan eksploitasi. Kami harap pemerintah serius mewujudkan ini demi masa depan,” pungkas Putri. (ant/one)