Gaspol Akhir Tahun! Gubernur ‘Harum’ Warning Pejabat Kaltim: Kerja Cepat, Anti-Korupsi & Jangan Cuma Pintar Laporan

SAMARINDA, nusaetamnews.com : Menjelang tutup tahun 2025, atmosfer di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur mendadak “panas” dalam arti positif. Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud—yang akrab disapa Harum—memberikan suntikan semangat sekaligus peringatan keras kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sesi Morning Briefing di Kantor BKD Kaltim, Senin (22/12), Gubernur Harum menekankan bahwa serapan anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tapi harus jadi manfaat nyata buat warga Bumi Etam.

“Anti-Ribet” Hindari Korupsi

Gubernur Harum membagikan kiat simpel agar para pejabat nggak tersandung kasus hukum. Rumusnya cuma tiga: jangan melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain, jangan ada mark-up, dan haram hukumnya membuat kegiatan fiktif.

“Kalau mau kaya banget, jangan jadi pegawai. Jadi pengusaha saja! Kalau pegawai duitnya mendadak banyak, orang pasti bertanya-tanya itu dari mana,” sentil Gubernur Harum dengan gaya bicaranya yang lugas.

Bukan Sekadar Laporan Rapi

Gubernur mengingatkan para kepala dinas agar tidak terjebak dalam rutinitas “kejar tayang” di akhir tahun. Baginya, kualitas pembangunan jauh lebih penting daripada sekadar laporan administrasi yang terlihat cantik.

• Evaluasi Ketat: Mulai tahun depan, evaluasi dilakukan bulanan hingga maksimal tiga bulan sekali.
• No Parking: “APBD itu bukan untuk diparkir. Satu rupiah pun harus memberi manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
• Time Management: Kerja besar harus tuntas di semester 1 dan 2, bukan menumpuk saat musim hujan di akhir tahun.

Jabatan Itu Buat yang Berani!

Menghadapi tantangan ekonomi atau kebijakan pusat yang dinamis, Gubernur Harum minta timnya nggak lembek. Baginya, pemimpin harus punya effort ekstra saat kondisi sedang lesu.

“Jabatan itu untuk para pemberani. Kalau penakut, jadi staf saja. Ketakutan kita nggak akan menyelesaikan masalah,” ucapnya memotivasi para pimpinan OPD.

Target Harga Mati: WTP & Akuntabilitas

Meski diminta kerja cepat (gaspol), urusan administrasi tetap nggak boleh berantakan. Gubernur Harum mewanti-wanti agar standar akuntansi pemerintahan tetap dijaga demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Jangan sampai disclaimer. Lengkapi semua bukti kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya. (ray)