Gaji Kepala Daerah Naik Biar Nggak Korupsi? Anggota DPR: “Nggak Gitu Konsepnya!”
JAKARTA, nusaetamnews.com : Lagi rame nih, usulan buat nambahin insentif atau gaji kepala daerah yang sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya mulia: biar para pejabat nggak korupsi.
Tapi, wait a minute…
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, nggak setuju kalau ini dibilang solusi ideal. Menurut dia, logic-nya nggak nyambung.
Dua Hal Beda: Insentif vs. Cegah Korupsi
Khozin bilang, nyegah korupsi dan ngasih dana insentif itu dua track yang beda.
Menurutnya, skema insentif buat kepala daerah yang diambil dari persentase PAD itu sebenarnya “game lama”. Ini udah jalan sejak 25 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 2000 (lewat PP Nomor 109). Jadi, ini bukan barang baru.
Intinya, impossible ngandelin kenaikan gaji buat auto-stop korupsi.
Solusinya? Benahin Sistem, Bukan Orangnya!
Ini poin penting dari Khozin. Kalau mau serius berantas korupsi di daerah, yang harus dibenerin itu SISTEMNYA, bukan cuma ngasih “uang jajan” tambahan ke pejabatnya.
“Pencegahan korupsi di daerah harus dilakukan dengan sistem, bukan pendekatan personal pejabat. Membangun sistem antikorupsi di daerah itu by law bukan by person,” kata Khozin di Jakarta, Rabu.
Dia bilang, pencegahan korupsi itu harus dimulai “dari hulu”. Mumpung lagi ada momentum perubahan UU Pilkada dan UU Pemilu, nah, ini bisa jadi “pintu masuk” buat ngebenerin sistem dari akarnya.
Terus, Insentif yang Sekarang Buat Apa Dong?
Khozin juga ngingetin purpose awal kenapa ada insentif dari PAD itu.
“Filosofi dana insentif kepada Kepala Daerah merupakan penghargaan sekaligus stimulus untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.
Basically, insentif itu fungsinya kayak reward atau bonus atas kinerja. Kalau kepala daerah sukses nge-gas PAD-nya, mereka dapat reward. Tujuannya jelas: biar daerah bisa mandiri secara fiskal (keuangan), bukan buat nyogok biar nggak korupsi.
Jadi, kalau mau berantas korupsi, ya perkuat sistem pengawasan dan hukumnya, jangan cuma iming-iming naikin gaji. Makes sense! (ant/one)