Diplomasi Pasukan: Menlu Sugiono Tegaskan RI Anggota Tetap BoP Tanpa Setor Rp15 Triliun
WASHINGTON D.C. , nusaetamnews.com : Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, meluruskan polemik terkait status keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ia menegaskan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap tanpa harus menyetor iuran sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,7 triliun).
Sugiono menjelaskan bahwa nominal tersebut bukanlah iuran wajib atau syarat mutlak keanggotaan. Indonesia memilih jalur kontribusi nyata melalui kekuatan militer dan misi kemanusiaan.
“Dari awal saya bilang, ini bukan iuran atau syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah jadi anggota tetap, dan nggak perlu bayar (uang) pun nggak apa-apa,” ujar Sugiono dalam keterangan pers di Washington D.C., Jumat (20/2) malam waktu setempat.
Kirim 8.000 Pasukan Sebagai Ganti Dana
Indonesia mengambil strategi berbeda dalam menunjukkan taringnya di BoP. Alih-alih menyetor dana tunai, pemerintah berkomitmen mengirimkan 8.000 personel pasukan penjaga perdamaian untuk mendukung berbagai misi global.
Menurut Sugiono, mekanisme kontribusi di BoP bersifat fleksibel dan beragam. Ada negara yang menyumbang dana secara langsung, ada pula yang menyalurkan dana individu melalui rekening khusus di World Bank.
“Ada yang kontribusi uang, ada yang pasukan, ada juga yang orang per orang kirim ke rekening World Bank. Kita pilih jalur pengiriman pasukan,” jelasnya.
Luruskan Isu “Pledges” Miliaran Dolar
Menlu juga memberikan klarifikasi terkait klaim adanya komitmen pendanaan sebesar 5 hingga 7 miliar dolar AS. Ia menyebut angka tersebut adalah komitmen (pledges) dari negara-negara lain, dan berada di luar skema iuran resmi keanggotaan Board of Peace.
Langkah Indonesia ini menegaskan posisi RI sebagai pemain kunci dalam perdamaian dunia yang lebih mengedepankan aksi lapangan (boots on the ground) dibandingkan sekadar dukungan finansial.
Status anggota tetap ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk ikut menentukan arah kebijakan perdamaian global di masa depan, sekaligus membuktikan bahwa kualitas personel TNI diakui sebagai “aset berharga” dalam diplomasi internasional. (ant/one)