Cuan Gede! Pajak Alat Berat Kaltim Meroket 3.000 Persen Lebih, Kok Bisa?
Samarinda, nusaetamnews.com : Kaltim benar-benar lagi “panen” dari sektor pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur baru saja merilis angka yang bikin melongo: realisasi pajak alat berat di tahun 2025 melonjak drastis hingga lebih dari 3.000 persen!
Bayangkan saja, kalau di tahun 2024 pajaknya cuma terkumpul Rp1,1 miliar, di tahun 2025 angkanya melesat jadi Rp36 miliar. Penasaran apa rahasianya?
Dari Ratusan Jadi Ribuan Unit
Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kaltim, Lora Sari, menjelaskan kalau lonjakan ini terjadi karena jumlah unit yang tertagih naik kelas secara masif.
- Tahun 2024: Cuma 238 unit yang bayar pajak (maklum, perdanya baru rilis, jadi belum gaspol).
- Tahun 2025: Tembus 5.206 unit yang berhasil ditagih.
“Kenaikan ini berkat strategi tim terpadu yang bergerak sesuai arahan Gubernur Kaltim buat optimalisasi kinerja di lapangan,” ujar Lora di Samarinda.
Masih Banyak Perusahaan yang “Ngumpet”?
Meski angkanya naik tajam, ternyata potensinya masih jauh lebih besar lagi. Berdasarkan data internal, Kaltim punya ratusan raksasa industri yang jadi sasaran empuk pajak:
- 335 perusahaan pertambangan
- 238 perusahaan perkebunan aktif
- 106 perusahaan perkebunan dalam daftar pemeriksaan ulang
Faktanya? Baru sekitar 300 perusahaan yang punya kesadaran buat lapor dan bayar pajak alat berat. Artinya, masih banyak PR buat “menjemput bola” ke perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di bumi etam.
Izin Usaha = Wajib Taat Pajak
Biar nggak ada yang main kucing-kucingan, Dinas ESDM Kaltim juga ikut turun tangan. Sekarang, setiap kontraktor yang daftar lewat sistem Online Single Submission (OSS) wajib jujur soal jumlah alat berat mereka sejak awal.
“Kami sangat antusias bantu optimalkan potensi ini. Mayoritas SDA Kaltim kan erat banget sama tambang, jadi wajib hukumnya mereka berkontribusi lewat pajak,” kata Daevrie Zulkany dari Dinas ESDM Kaltim.
Intinya, buat para pelaku usaha di Kaltim: kepatuhan pajak itu harga mati. Tim di lapangan sudah pegang data rinci soal Usaha Jasa Pertambangan (UJP) hingga kontraktor lokal. Jadi, jangan harap bisa ghosting dari kewajiban daerah, ya! (ant/one)