Bukan Hanya Buka Jalan ke Gerunggung, Pemprov Kaltim juga Bangun Jalan Tering Sampai Long Boh
SAMARINDA — Pembangunan jalan di Kalimantan Timur terus digenjot. Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud menunjukkan fokus kuat pada pembukaan dan peningkatan akses jalan, terutama menuju wilayah pedalaman dan perbatasan.
Hasilnya mulai terlihat. Kondisi jalan provinsi yang berstatus mantap mengalami peningkatan pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur yang akrab disapa Harum itu. Jika pada 2024 panjang jalan mantap tercatat 771,83 kilometer atau 82,21 persen, pada 2025 naik menjadi 805,81 kilometer atau 85,83 persen.
Pemerintah provinsi memang hanya dapat membangun jalan berstatus provinsi sesuai ketentuan penggunaan APBD. Namun dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat sering kali melampaui batas administrasi tersebut.
Salah satu contohnya jalur Bongan–Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat. Meski berstatus jalan kabupaten, jalur ini sangat vital bagi warga. Pemerintah provinsi pun melakukan koordinasi agar pembangunan tetap berjalan tanpa melanggar aturan.
Tahun ini, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran Rp101 miliar untuk membangun jalan sepanjang 22 kilometer di jalur tersebut. Pembangunan ini diharapkan membuka akses bagi empat kampung yakni Deraya, Tanjung Soke, Lemper dan Gerunggung yang selama ini masih terisolasi.
Perhatian terhadap akses jalan tidak hanya tertuju pada wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara. Warga di daerah perbatasan juga menjadi prioritas, terutama di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam akses transportasi.
Pada 2025, Pemprov Kaltim mulai membangun jalan Long Bagun–Long Boh yang mengarah ke perbatasan Kalimantan Utara. Pekerjaan timbunan pilihan berbutir sepanjang dua kilometer itu menelan anggaran Rp28,3 miliar.
Di tahun yang sama, pembangunan jalan Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai juga dilakukan dengan nilai Rp21,6 miliar untuk panjang pekerjaan tiga kilometer.
Sementara proyek besar lainnya berada di jalur Tering–Ujoh Bilang. Pada 2025, pemerintah provinsi mengucurkan anggaran Rp207,1 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 18,7 kilometer.
Pekerjaan itu tidak berhenti di situ. Pada 2026 direncanakan tambahan pembangunan sepanjang 7,5 kilometer dengan anggaran Rp88,5 miliar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp18,7 miliar untuk pembangunan turap, talud, dan bronjong guna menangani tujuh titik longsor di jalur tersebut.
“Bagaimanapun kondisi keuangan daerah, kita akan tetap bangun jalan untuk rakyat, terutama jalan provinsi dan nonstatus di wilayah perbatasan. Rakyat kita di sana juga berhak menikmati jalan yang mantap,” tegas Gubernur Harum.
Menurutnya, jalan yang baik bukan sekadar soal konektivitas. Infrastruktur tersebut menjadi kunci untuk memperlancar distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil.
Jika akses terbuka, biaya transportasi akan turun dan harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau bagi masyarakat pedalaman.
Di sisi lain, untuk jalan nasional yang masih rusak parah, terutama jalur menuju Kutai Barat, Gubernur Harum mengaku akan terus memperjuangkannya ke pemerintah pusat, khususnya ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Hal yang sama juga diharapkan terjadi pada jalan berstatus kabupaten. Pemerintah provinsi mendorong para bupati agar lebih serius menangani ruas-ruas jalan yang masih menyulitkan mobilitas masyarakat.