BPJS Defisit Rp30 T, Menkes Budi: “Naik Iuran Gak Efek ke Warga Miskin, Yang Mampu Masanya Subsidi”
JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menkes menegaskan bahwa kebijakan ini nggak bakal menyentuh kantong masyarakat miskin, melainkan menyasar kelas menengah ke atas demi menambal defisit yang makin menganga.
Budi membeberkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini yang diprediksi bakal defisit hingga Rp20–30 triliun. Meski pemerintah sudah menyuntik dana Rp20 triliun, ia memperingatkan bahwa “lubang” anggaran ini bakal terus muncul setiap tahun kalau nggak ada perubahan struktural.
“Kalau ditunda (kenaikan iuran), pembayarannya ke rumah sakit bakal macet. Ujung-ujungnya operasional rumah sakit keganggu. Makanya harus ada perubahan,” ujar Menkes Budi di Jakarta, Rabu (25/2).
Sentil Kelas Menengah: “Iuran Rp42 Ribu Masa Gak Bisa?”
Budi menjelaskan, masyarakat di kelompok ekonomi Desil 1–5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap aman karena masuk skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayar negara.
Ia pun memberikan “sentilan” halus kepada kelas menengah agar lebih suportif terhadap sistem asuransi sosial ini.
“Yang bayarnya Rp42.000 sebulan, buat menengah ke atas harusnya bisa deh. Yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” celetuk Menkes Budi.
Menurutnya, prinsip BPJS adalah gotong royong: yang kaya mensubsidi yang miskin, mirip seperti sistem pajak di mana semua orang punya hak akses yang sama meski kontribusinya berbeda.
Rekan Indonesia: “Hati-hati, Peserta Bisa Log Out!”
Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, punya pandangan berbeda. Ia menilai narasi pemerintah terlalu menyederhanakan masalah. Menurutnya, kelas menengah—terutama pekerja sektor informal—justru kelompok yang paling rentan “patah tumbuh”.
“Kalau iuran naik, keluarga pasti bakal cutting pengeluaran. Risikonya, tunggakan naik dan mereka jadi peserta nonaktif. Pas butuh rumah sakit, mereka malah gak punya jaminan,” kritik Agung.
Agung mendesak pemerintah buat mengkaji ulang kebijakan ini secara menyeluruh biar sistem JKN nggak makin sulit dijangkau oleh masyarakat luas. (ant/one)