‘Bersih-Bersih’ DJP: 26 Pegawai Dipecat, 13 Lagi Menyusul!
Yogyakarta, nusaetamnews.com : Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto, lagi gaspol menjalankan operasi ‘bersih-bersih’ di institusinya. Sejak menjabat akhir Mei 2025, Bimo enggak ragu menindak tegas pegawai nakal demi menjaga integritas.
“Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan, kemudian hari ini di meja saya tambah lagi 13,” ungkap Bimo saat peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat.
Bimo menegaskan, pemecatan ini dilakukan tanpa pandang bulu. “Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat,” tegasnya.
Nggak cuma itu, Bimo juga membuka pintu lebar-lebar bagi whistle blower. “Handphone saya terbuka untuk whistle blower dari Bapak, Ibu, dan saya jamin keamanannya,” katanya.
Kepercayaan Wajib Pajak Jadi Prioritas
Langkah ‘bersih-bersih’ ini adalah bagian dari strategi utama untuk menjaga kepercayaan wajib pajak. Bimo mengakui, kepercayaan adalah modal sosial paling berharga dalam sistem perpajakan modern. “Tanpa kepercayaan, kepatuhan sukarela akan sulit terbentuk. Tanpa kepatuhan sukarela, negara akan mengalami penurunan efektivitas di dalam pengumpulan penerimaan negara,” jelasnya.Oleh karena itu, membangun dan menjaga kepercayaan wajib pajak adalah prioritas utama DJP saat ini.
Piagam Wajib Pajak: Jaminan Hak dan Kewajiban
Untuk meyakinkan wajib pajak bahwa hak dan kewajiban mereka terjamin, DJP meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayer’s Charter). Piagam ini merangkum delapan hak dan delapan kewajiban wajib pajak.
Isi piagam ini disarikan dari sepuluh undang-undang terkait pajak dan UUD 1945 Pasal 23A.
“Piagam ini menjelaskan dan mencerminkan nilai-nilai etika, keadilan, tanggung jawab bersama untuk membangun sistem perpajakan yang lebih terbuka, setara, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujar Bimo. Penyusunan piagam ini pun dilakukan secara inklusif, melibatkan Kadin, Apindo, akademisi, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Ini membuktikan DJP serius ingin move on dan membangun sistem perpajakan yang lebih adil! (sw/ant)