Berau ‘Panen’ 1.546 PPPK Paruh Waktu! Bupati Sri Juniarsih: Garda Terdepan Percepatan Pembangunan!
BERAU, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 1.546 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan SK ini disambut hangat sebagai langkah strategis mendukung percepatan pembangunan daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa keberadaan ribuan PPPK ini adalah kunci penting bagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Semua SK yang diserahkan hari ini merupakan hal penting untuk mendukung percepatan berbagai program pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau,” ujar Sri Juniarsih saat seremoni penyerahan SK di Tanjung Redeb, Senin.
Dominasi Tenaga Teknis
Dari total 1.546 PPPK paruh waktu yang menerima SK, komposisinya didominasi oleh tenaga teknis:
- Tenaga Teknis: 1.414 orang
- Tenaga Guru: 89 orang
- Tenaga Kesehatan: 43 orang
Sebanyak 1.396 PPPK telah didistribusikan ke OPD dan sudah mulai bekerja, sementara 150 SK sisanya diserahkan secara simbolis pada acara hari itu.
Pesan Bupati: Tingkatkan Integritas dan Kinerja
Bupati Sri Juniarsih menekankan bahwa SK ini adalah legalitas resmi bagi para pegawai untuk menjalankan tugas. Oleh karena itu, ia menuntut para PPPK untuk menunjukkan kualitas kerja terbaik.
“Saya minta seluruh PPPK menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing,” katanya.
Dengan kejelasan status kepegawaian, Bupati berharap kinerja para pegawai dapat meningkat, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang ramah dan terbaik.
“Keberadaan PPPK merupakan garda terdepan dari Pemda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Bagian dari Penataan Aparatur
Keberadaan PPPK paruh waktu ini juga merupakan respons dan bagian dari penataan aparatur sesuai instruksi Kementerian PANRB, yang fokus pada:
- Efisiensi
- Akuntabilitas
- Penguatan tata kelola pemerintahan
Bupati juga mengingatkan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tahun untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan kinerja mereka terus meningkat. Formasi guru dan tenaga kesehatan diharapkan memperkuat layanan dasar, sementara dominasi tenaga teknis penting untuk mendukung OPD dengan beban kerja tinggi. (ant/one)