APBD Kaltim 2026 Turun ke Angka Rp15,15 Triliun, Pemprov: Saatnya Move On dari Ketergantungan SDA!

SAMARINDA — Awal tahun 2026 membawa tantangan baru bagi “Bumi Etam”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur mengalami penyusutan dari angka Rp21 triliun menjadi Rp15,15 triliun. Penurunan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat ketahanan fiskal.

Strategi “Lepas Ketergantungan”

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa dinamika anggaran ini adalah momen untuk berbenah. Menurutnya, struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) sangat berisiko karena sifatnya yang fluktuatif.

“Kondisi ini menyadarkan kita bahwa struktur ekonomi daerah harus lebih kokoh. Ketergantungan pada SDA tidak bisa terus dipertahankan karena dampaknya langsung terasa pada postur APBD kita,” jelas Sri Wahyuni, Jumat (9/1).

Target Utama:

• Optimasi PAD: Fokus mengejar potensi pajak yang belum maksimal dari sektor usaha dan individu.
• Kepatuhan Pajak: Mendorong kesadaran kontribusi masyarakat sebagai kunci stabilitas pembangunan.
• Keseimbangan Dana: Memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu berharap pada dana transfer pusat.

Nasib Program Unggulan: GratisPol & Jospol Tetap Jalan!

Meski ada penyesuaian anggaran, kabar baiknya adalah program-program yang langsung menyentuh masyarakat dipastikan tetap berjalan, meski dengan skema efisiensi yang ketat.

• GratisPol (Pendidikan): Mahasiswa Kaltim bisa bernapas lega. Skema bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi angkatan 2025 tetap berlanjut hingga semester delapan.
• Jospol (Sosial): Program ini mengalami “diet” anggaran. Ada pengurangan kuota pada kegiatan seperti perjalanan religi agar dana bisa dialokasikan ke sektor yang lebih mendesak.

“Penyesuaian ini bukan menghapus program, tapi mengatur ulang belanja agar lebih berdampak langsung ke masyarakat,” tegas Sekda.

Kejar Target Belanja 30% di Triwulan I

Untuk memicu aliran dana dari pusat, Pemprov Kaltim kini tengah tancap gas. Mereka menargetkan serapan belanja sebesar 30 persen pada triwulan pertama tahun 2026.

Strategi ini dilakukan agar Kaltim punya nilai plus di mata pemerintah pusat, sehingga peluang mendapatkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) semakin terbuka lebar. Dengan perencanaan kas yang lebih rapi dan evaluasi rutin, Pemprov optimistis fiskal Kaltim akan kembali menguat di sepanjang tahun ini. (ant/one)