APBD Kaltim 2026: Budget Dipangkas, Rp6,19 T HILANG!
Transfer Pusat Anjlok 66%, Kaltim Harus Putar Otak
SAMARINDA, nusaetamnews.com :Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terpaksa harus ‘mengerem’ laju anggarannya secara drastis untuk tahun 2026. Gara-garanya? Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dipangkas habis!
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkap bahwa terjadi koreksi super signifikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Pendapatan transfer yang semula direncanakan Rp9,33 triliun, kini harus dikoreksi menjadi Rp3,13 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp6,19 triliun, atau 66,39 persen,” tegas Sekda Sri Wahyuni di Samarinda, Minggu.
DBH Jadi Korban Utama: Anjlok 73,5%!
Dampak domino dari pemangkasan ini langsung terasa pada total penerimaan daerah.
- Total Penerimaan Awal (KUA-PPAS): Rp21,35 triliun
- Total Penerimaan Revisi: Rp15,15 triliun
Penurunan paling ‘pedih’ terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH).
- DBH Tahun 2025: Rp6,06 triliun
- DBH Tahun 2026: Hanya Rp1,62 triliun
“Ini anjlok sekitar 73,5 persen,” jelas Sekda.
Tekanan fiskal ini, menurut Sri Wahyuni, memaksa Pemprov Kaltim menyusun strategi ‘gali lubang, tutup lubang’—mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah demi menambal celah pendanaan.
Struktur APBD 2026 (Revisi): PAD Jadi Tulang Punggung
Dalam rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim, Sekda memaparkan struktur APBD 2026 yang telah direvisi, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi tumpuan utama:
| Pos Anggaran | Angka Revisi (Triliun) | Keterangan |
| I. Pendapatan Daerah | Rp14,25 | |
| – PAD | Rp10,75 | (Paling Dominan) |
| – Pendapatan Transfer | Rp3,13 | |
| – Lain-lain Pendapatan Sah | Rp0,36 (Rp362,03 Miliar) | |
| II. Belanja Daerah | Rp15,15 | |
| – Belanja Operasi | Rp8,16 | |
| – Belanja Modal | Rp1,06 | |
| – Belanja Tak Terduga | Rp0,03 (Rp33,93 Miliar) | |
| – Belanja Transfer | Rp5,89 | |
| III. Penerimaan Pembiayaan | Rp0,90 (Rp900 Miliar) | (Untuk menutupi selisih Belanja dan Pendapatan) |
Sekda Sri Wahyuni menjamin bahwa meski budget ketat, alokasi belanja tetap prioritas pada program pembangunan, penguatan layanan publik, dan upaya pemerataan di seluruh Kaltim.
“Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan Kalimantan Timur yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” pungkasnya, menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang terjalin. (ant/one)