Ajak Masyarakat Kaltim Lawan Pemotongan DBH Nur Salam : “Ini bukan lagi penyesuaian, tapi pembunuhan fiskal daerah!”

BONTANG, (11/10), nusaetamnews.com : Wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat signifikan dari Pemerintah Pusat telah menimbulkan keresahan di berbagai daerah penghasil, termasuk Kota Bontang. Kabarnya, pemangkasan ini dapat mencapai angka yang drastis, mengancam program pembangunan dan stabilitas fiskal daerah.

Untuk mengetahui lebih lanjut sikap dan langkah yang akan diambil, jurnalis kami, setia wirawan, mewawancarai secara eksklusif Bapak Nur Salam, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, yang dikenal menolak keras wacana tersebut dan menyerukan perlawanan daerah.Sesi Wawancara dengan Bapak Nur Salam (Anggota Komisi B DPRD Bontang), berikut petikannya:

Setia Wirawan : Selamat sore, Bapak Nur Salam. Terima kasih atas waktunya. Isu pemotongan DBH oleh Pusat kini menjadi perhatian utama di Bontang. Bagaimana sikap Komisi B secara umum dan Anda pribadi menanggapi wacana pemangkasan yang informasinya mencapai angka yang sangat besar ini?

Bapak Nur Salam: Selamat sore. Sikap kami di Komisi B, dan juga secara kelembagaan DPRD, adalah menolak keras wacana pemangkasan DBH ini. Informasi yang kami terima, proyeksi DBH untuk Bontang bisa anjlok hingga 80% di tahun mendatang, dari triliunan menjadi ratusan miliar saja. Ini bukan lagi penyesuaian, tapi pembunuhan fiskal daerah! Kita Bontang ini daerah penghasil migas dan sumber daya alam, tapi kok perlakuan yang kita terima justru seperti ini? Ini jelas tidak adil, tidak mencerminkan semangat keadilan fiskal.

Setia Wirawan: Anda menyebutnya “pembunuhan fiskal.” Seberapa besar dampak riil pemotongan ini terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang dan masyarakat?

Bapak Nur Salam: Dampaknya sangat mengerikan. DBH ini adalah tulang punggung APBD kita. Kalau dipangkas drastis, praktis kita harus memangkas habis program-program pembangunan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, sektor pendidikan, kesehatan, hingga insentif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun bisa terganggu. Rencana besar kita untuk menjadikan Bontang lebih maju otomatis akan terancam lumpuh. Kita akan dipaksa mengencangkan ikat pinggang sampai sesak, padahal kita ini yang menyumbang besar bagi kas negara.

Setia Wirawan: Lalu, langkah konkret apa yang sedang dipersiapkan atau sudah dilakukan Komisi B atau DPRD Bontang untuk menyikapi wacana ini? Apakah ada koordinasi dengan Pemkot Bontang dan daerah penghasil lain?

Bapak Nur Salam: Tentu, kami sudah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Bontang. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan daerah-daerah penghasil lain di Kalimantan Timur. Intinya, kami semua sepakat menolak dan menganggap kebijakan ini melanggar prinsip otonomi daerah. Kami mendesak agar Pemkot Bontang dan Provinsi Kaltim tidak hanya diam. Kami berharap ada perlawanan kolektif ke pusat.

Setia Wirawan: Maksud Anda “perlawanan ke pusat”? Seperti apa bentuk perlawanan yang Anda harapkan? Apakah akan ditempuh jalur hukum atau lobi politik?

Bapak Nur Salam: Ya, perlawanan. Daerah harus berani bersuara dan menuntut haknya! Pertama, lobi politik ke Kementerian Keuangan dan DPR RI harus diperkuat. Wali Kota dan Gubernur harus turun langsung, menjelaskan dampak dan menuntut perhitungan yang lebih proporsional, sesuai Undang-Undang. Kedua, jika lobi buntu, kami sangat mendorong untuk menempuh jalur hukum. Kita bisa menggugat kebijakan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika memang ini dianggap merampas hak daerah secara sepihak. DBH itu hak daerah, bukan sekadar belas kasihan.

Setia Wirawan: Beberapa pihak berpendapat bahwa pemangkasan ini terkait kondisi ekonomi global dan penerimaan negara yang tidak mencapai target. Bagaimana Anda melihat alasan tersebut?

Bapak Nur Salam: Kami paham kondisi negara. Tapi, kalaupun ada penyesuaian, harusnya bersifat penundaan penyaluran dan bukan pemotongan permanen. Kalau penerimaan negara kurang, silakan tunda, tapi begitu surplus, kembalikan ke daerah penghasil. Jangan seenaknya memotong porsi yang sudah dijamin undang-undang. Alasan ini terkesan hanya untuk melegitimasi ketidakadilan fiskal. Kami meminta pusat transparan dan adil.

Setia Wirawan: Terakhir, apa pesan Anda kepada masyarakat Bontang dan Pemerintah Pusat terkait polemik DBH ini?

Bapak Nur Salam: Kepada masyarakat Bontang, saya minta tetap tenang, namun juga aktif mengawal isu ini. Kami di DPRD akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan hak daerah. Kepada Pemerintah Pusat, saya sampaikan: Hentikan pemotongan DBH! Daerah penghasil berhak atas keadilan. Jangan jadikan daerah ini hanya sebagai sapi perah yang disedot sumber dayanya, tapi ketika pembagian hasil, kami justru dimiskinkan. Kami menolak dan akan melawan demi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bontang.

Setia Wirawan: Terima kasih banyak, Bapak Nur Salam, atas pandangan tegas dan informasinya.

Bapak Nur Salam: Sama-sama. (setia wirawan)