ADK Berau Anjlok ke Rp145 Miliar, DPMK Dorong Kampung “Panen” Dana Karbon World Bank
Tanjung Redeb. Nusaetamnews.com : Pemerintah Kampung di Kabupaten Berau kini dituntut untuk tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat. Di tengah tren penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang cukup drastis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau mendorong desa-desa untuk melirik “tambang emas hijau” alias dana karbon.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan bahwa Berau saat ini memegang rekor sebagai penerima dana karbon terbesar di Kalimantan Timur.
“Total dana karbon kita mencapai Rp27,57 miliar. Setiap kampung punya peluang mengelola antara Rp300 juta hingga Rp394 juta hanya dengan menjaga hutan mereka,” ujar Rahayu di Tanjung Redeb, Kamis (19/2/2026).
FCPF-CF: Reward Buat yang Jaga Hutan
Dana segar ini berasal dari program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) yang dikelola oleh World Bank. Skemanya sederhana: kampung yang punya hutan mangrove atau tropis dan berhasil menjaga emisinya (mencegah gundulnya hutan), bakal dapat insentif berbasis kinerja.
Dana tersebut mengalir dari World Bank ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pusat, lalu ditransfer langsung ke daerah hingga ke rekening kampung.
Efek Domino Penurunan ADK 2026
Peringatan untuk mandiri secara ekonomi ini bukan tanpa alasan. Rahayu membeberkan fakta pahit soal kondisi fiskal tahun ini. Akibat penurunan Dana Desa (DD) secara nasional, alokasi anggaran untuk kampung di Berau ikut terjun bebas.
- ADK 2025: Rp320 Miliar
- ADK 2026: Rp145 Miliar (Proyeksi turun lebih dari 50%)
Meskipun turun, Rahayu memastikan pemerintah daerah sudah memenuhi kewajiban regulasi dengan menyisihkan 10,29% dari DAU dan DBH untuk kampung.
Kreatif atau Mati: Pesan untuk Pemerintah Kampung
Snapshot Dana Karbon & Anggaran Kampung Berau
| Indikator | Informasi / Nilai |
| Total Dana Karbon Berau | Rp27,57 Miliar (Terbesar di Kaltim) |
| Jatah Per Kampung | Rp300 Juta – Rp394 Juta |
| Sumber Dana | World Bank (FCPF-CF) |
| Status ADK 2026 | Turun menjadi Rp145 Miliar |
Dengan menyusutnya anggaran dari pusat, Rahayu menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi aparat kampung dalam menggali potensi lokal. Dana karbon dianggap sebagai momentum untuk membangun kemandirian ekonomi.
“Pemerintah kampung harus serius menggali potensi lokal agar bisa mandiri, jangan bergantung sepenuhnya pada dana transfer,” tegasnya. (ant/one)