Dari Sungai hingga Sertifikat Rumah, Deret Kerja Infrastruktur Kaltim Sepanjang 2025
Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menutup 2025 dengan sederet angka positif di sektor pekerjaan umum. Dari normalisasi sungai, penanganan banjir, hingga program gratis biaya administrasi kepemilikan rumah. Sejumlah program digulirkan dengan klaim manfaat langsung ke masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, fokus diarahkan pada persoalan yang paling sering dikeluhkan warga, banjir dan akses dasar permukiman.
Banjir dan Normalisasi Sungai
Sepanjang 2025, luas kawasan yang ditangani dari genangan dan banjir mencapai 90,92 hektare. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang berada di 71,60 hektare. Salah satu penopangnya adalah normalisasi sungai yang dilakukan hampir sepanjang tahun.
“Total panjang normalisasi sungai yang kita lakukan tahun lalu mencapai 49.365 meter atau lebih dari 49 kilometer,” kata Rudy Mas’ud, pekan lalu.
Normalisasi tidak hanya menyasar Sungai Karang Mumus serta kawasan Karang Asam Besar dan Karang Asam Kecil di Samarinda, tetapi juga menjangkau wilayah lain seperti Bontang dan Balikpapan. Tahun sebelumnya, panjang normalisasi sungai tercatat sekitar 34.830 meter.
Perbaikan drainase turut digenjot. Pada 2025, penanganan drainase mencapai 6.491 meter, lebih panjang dibanding 6.011 meter pada 2024.
Pemerintah daerah meyakini, aliran air yang lebih lancar akan mempercepat surutnya genangan di permukiman dan ruas jalan.
Air Bersih, Irigasi dan Sanitasi
Selain banjir, penyediaan air baku juga melonjak signifikan. Dari 102 liter per detik pada 2024 menjadi 628 liter per detik pada 2025. Capaian akses air minum layak kini berada di angka 86,53 persen. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) pun bertambah, dari 710 liter per detik menjadi 960 liter per detik.
Di sektor pertanian, luas daerah irigasi terlayani bertambah 87 hektare, dengan panjang saluran irigasi mencapai 21.513 meter.
Di bidang sanitasi, persentase limbah aman meningkat dari 4,88 persen menjadi 5,03 persen. Sementara pengelolaan persampahan naik tipis dari 94,03 persen menjadi 94,11 persen.
Tenaga Konstruksi dan Perumahan
Di balik proyek fisik, pemerintah juga menggarap sumber daya manusianya. Sepanjang 2025, sebanyak 1.084 tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dilatih, dan 992 orang difasilitasi sertifikasi. Untuk lulusan baru, 251 orang mendapat pelatihan dan 249 di antaranya sudah bersertifikat kompeten. Sebanyak 11 lembaga jasa konstruksi juga dibina agar tertib usaha dan penyelenggaraan.
Di sektor perumahan, 208 warga menikmati Program Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah. Sementara itu, rehabilitasi rumah tidak layak huni telah menyasar 1.000 unit rumah sepanjang tahun lalu.
Serangkaian capaian itu menunjukkan arah kebijakan yang menitikberatkan pada infrastruktur dasar, air, drainase, rumah, dan irigasi yang dampaknya langsung terasa. Tantangannya ke depan memastikan angka-angka itu benar-benar berbanding lurus dengan berkurangnya banjir dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.