BPS Sat-Set Verifikasi 11 Juta Peserta PBI-JKN: Gak Ada Lagi Cerita Salah Sasaran!
Jakarta, nusaetamnews.com : Badan Pusat Statistik (BPS) lagi dapet tugas negara yang super penting, nih. Demi memastikan bansos kesehatan tepat sasaran, BPS menerjunkan pasukan mitra statistik di daerah buat melakukan ground check alias verifikasi lapangan terhadap 11.017.000 peserta PBI-JKN yang statusnya lagi dinonaktifkan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan kalau langkah ini diambil biar data yang dipakai pemerintah itu valid dan sesuai kondisi real di lapangan. Jadi, gak ada lagi tuh cerita orang mampu tapi dapet bantuan, atau sebaliknya.
Strategi “Keroyokan” Biar Cepat Kelar
Mengingat jumlahnya yang fantastis (sekitar 5,9 juta keluarga!), BPS gak kerja sendirian. Ini strategi mereka:
- Kolaborasi Lintas Instansi: BPS gandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos buat nyisir data di lapangan.
- Target Super Singkat: Verifikasi lapangan dijadwalkan kelar dalam dua bulan. Khusus buat 106.153 peserta yang sudah diaktivasi otomatis, targetnya harus beres paling lambat 14 Maret 2026.
- Jawa Barat Jadi “Hotspot”: Dari pemetaan BPS, Jabar punya beban kerja paling gede dengan 1 juta keluarga yang harus dicek, sementara provinsi lain rata-rata di bawah 500 ribu keluarga.
Catatan Penting buat Kepala Daerah!
Ada poin menarik yang ditekankan Amalia soal sistem “ranking” kemiskinan atau desil. Ternyata, ranking nasional itu beda sama ranking daerah!
“Data yang kami siapkan adalah perengkingan (desil 1-10) di tingkat nasional. Ini beda ya dengan pendesilan di tingkat daerah. Kepala daerah harus teliti melihat perbedaan ini,” tegas Amalia.
Kenapa Kamu Harus Peduli?
Data akurat adalah kunci! Dengan data yang clean, anggaran negara buat kesehatan bisa bener-bener dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Langkah ini juga bagian dari transformasi digital pemerintah supaya layanan publik makin transparan dan nggak ribet. (ant/one)