Membangun “Raksasa” dari Galangan: Ketika Amarah Prabowo Menjelma Visi Ekonomi 8 Persen
RUANG DISKUSI di Jakarta, Selasa (10/2/2026), mendadak hening saat Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, mulai menceritakan sebuah fragmen di balik layar. Ini bukan sekadar cerita birokrasi, melainkan kisah tentang “pitam” seorang pemimpin yang melihat kedaulatan industrinya sedang digadaikan ke negeri tetangga.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Jakarta, selasa kemarin. (ft Humas Pemprov Kaltim.
Dua tahun lalu, tak lama setelah mandat rakyat dalam Pilpres 2024 jatuh ke tangan Prabowo Subianto, sebuah laporan mendarat di mejanya. Isinya: rencana PT Pertamina (Persero) untuk memborong 12 kapal tanker baru dari Korea Selatan. Bagi Prabowo, itu bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan sebuah ironi pahit bagi negara kepulauan terbesar di dunia.
“Pak Prabowo marah sekali, naik pitam,” kenang Hashim. Pertanyaan sang Presiden terpilih saat itu sangat lugas: Mengapa Indonesia tidak bisa membangun tankernya sendiri?
Ironi “Kutu Buku” dan Perbandingan Pahit
Hashim dan Prabowo dikenal sebagai pasangan kakak-beradik yang “kutu buku”. Dari tumpukan literatur sejarah ekonomi dunia, mereka menemukan sebuah perbandingan yang menyakitkan. Pada tahun 1960-an, taraf hidup Indonesia masih berada di atas Korea Selatan. Saat itu, Indonesia, Ghana, dan Nigeria dipandang memiliki prospek yang jauh lebih cerah dibanding Korea Selatan yang masih agraris dan miskin.
Namun, sejarah berputar 180 derajat. Berdasarkan data ekonomi 2024-2025, PDB per kapita Korea Selatan telah menyentuh angka sekitar USD 36.000, sementara Indonesia masih berjuang di kisaran USD 4.300 – 4.500.
“Sekarang, Korea Selatan sudah 10 atau 12 kali kita per kapita,” cetus Hashim.
Kunci lonjakan Korea Selatan, menurut Hashim, ada pada sosok Jenderal Park Chung Hee (1961-1979). Meski kontroversial secara politik, Park melakukan satu langkah radikal: melakukan industrialisasi besar-besaran dengan dukungan perbankan yang dipaksa memihak industri domestik. Salah satu mahakaryanya adalah galangan kapal Ulsan yang dikelola Hyundai Heavy Industries, yang dimulai dari nol pada era 70-an.
Galangan Kapal: Efek Domino bagi Ekonomi
Kemarahan Prabowo bukan tanpa alasan teknis. Sektor galangan kapal adalah industri padat karya yang membutuhkan rantai pasok raksasa. Jika 12 tanker tersebut dibangun di dalam negeri, dampaknya akan terasa hingga ke pabrik baja nasional, kontraktor kelistrikan, hingga ribuan teknisi lokal.
Ini adalah bagian dari strategi mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan menghidupkan kembali galangan kapal yang selama ini “nganggur” karena kalah bersaing harga, pemerintah yakin multiplier effect (efek berganda) akan tercipta:
- Penyerapan Tenaga Kerja: Mengurangi pengangguran di pesisir.
- Penghematan Devisa: Jutaan dolar tidak terbang ke luar negeri.
- Kedaulatan Maritim: Memperkuat armada angkut komoditas strategis.
Tantangan Harga dan Regulasi
Namun, nasionalisme saja tidak cukup. Hashim mengakui bahwa kapal buatan Indonesia saat ini memang lebih mahal. Harga tinggi tersebut bukan karena pengusahanya serakah, melainkan karena “dijepit” oleh beban regulasi yang rumit dan biaya perizinan yang mencekik.
Dalam FGD tersebut, Hashim menegaskan bahwa pemerintah kini sedang meramu skema untuk membuat galangan kapal nasional lebih kompetitif:
- Insentif Fiskal: Menteri Keuangan Purbaya dikabarkan tengah menyiapkan stimulus khusus agar harga kapal domestik bisa bersaing.
- Pembenahan Tenor Pinjaman: Mengupayakan pinjaman perbankan dalam negeri dengan tenor yang lebih panjang agar sesuai dengan karakter industri maritim.
- Proteksi Permintaan: Mengamankan demand dalam negeri (seperti dari BUMN) untuk memastikan galangan kapal tidak kekurangan pesanan.
Menuju “Keajaiban Sungai Han” versi Nusantara
Hashim menutup ceritanya dengan sebuah optimisme yang berakar dari kecemburuan yang sehat. Ia cemburu melihat kemajuan Vietnam dan Korea Selatan yang tidak memiliki sumber daya alam semelimpah Indonesia, namun mampu melesat jauh.
Bagi Presiden Prabowo, galangan kapal adalah “simbol” dari kemandirian. Jika Jenderal Park Chung Hee bisa mengubah Korea Selatan dari negara miskin menjadi raksasa maritim hanya dalam dua dekade, maka Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama—dimulai dengan memastikan bahwa setiap tanker yang membelah samudera Nusantara adalah karya anak bangsa sendiri. (ray)