Kabar Lega! 11 Juta Peserta PBI yang Dinonaktifkan Bakal “Aman” Selama 3 Bulan ke Depan

Jakarta, nusaetamnews.com :  Kabar baik buat kamu atau keluarga yang jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). DPR RI dan Pemerintah baru saja ketok palu: dalam tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap jalan dan preminya bakal ditanggung pemerintah!

Keputusan ini diambil setelah rapat maraton di Kompleks Parlemen, Senin (9/2), guna merespons polemik penonaktifan kepesertaan 11 juta orang PBI JK yang sempat bikin heboh.

“Tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” tegas Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat membacakan kesimpulan rapat.

Kenapa Harus 3 Bulan?

Ternyata, waktu tiga bulan ini bakal dipakai buat “bersih-bersih” data. Pemerintah nggak mau bantuan ini salah sasaran. Selama periode ini, ada beberapa langkah krusial yang bakal dilakukan:

• Update Data: Kemensos, Pemda, dan BPJS Kesehatan bakal kolaborasi cek ulang data peserta pakai pembanding terbaru.
• Tepat Sasaran: Memastikan anggaran APBN cuma dipakai buat mereka yang benar-benar masuk kategori membutuhkan (desil rendah).
• Notifikasi Aktif: BPJS Kesehatan wajib gercep kasih tahu warga lewat notifikasi kalau ada perubahan status kepesertaan, biar nggak ada lagi kejadian warga baru tahu kartu nonaktif pas sudah di rumah sakit.

Penyelamat bagi Pasien Penyakit Berat

Keputusan “reaktivasi otomatis” ini jadi penyelamat nyata. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan fakta yang cukup bikin ketar-ketir: dari 11 juta orang yang kepesertaannya sempat dicabut, ada banyak nyawa yang dipertaruhkan.

Data ngeri yang diungkap Menkes:

• 120 ribu peserta mengidap penyakit katastropik (penyakit berat yang butuh biaya besar).
• 12 ribu pasien rutin cuci darah (hemodialisis).

Bisa dibayangkan betapa paniknya mereka kalau tiba-tiba layanan dihentikan. Beruntung, usulan reaktivasi sementara ini disepakati demi kemanusiaan sambil menunggu validasi data beres.

Sinergi Lintas Kementerian

Rapat penting ini bukan main-main karena dihadiri “full team” kabinet, mulai dari Mensos Saifullah Yusuf, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, hingga bos BPS dan BPJS Kesehatan. Semuanya sepakat: Data boleh divalidasi, tapi layanan kesehatan jangan sampai berhenti. (ant/one)