Pemprov Kaltim Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas dan Ekspor
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak ingin ekonomi rakyat sekadar jadi jargon. Sepanjang 2025, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) menggulirkan serangkaian langkah konkret. Mulai dari penguatan koperasi desa hingga mendorong UKM menembus pasar ekspor.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, strategi yang ditempuh bukan hanya memperbesar angka pertumbuhan, tetapi juga memperluas pemerataan. Fondasinya jelas, usaha kecil harus naik kelas, desa harus bergerak, dan produk lokal harus punya daya saing.
Capaian itu mulai terlihat. Kaltim meraih Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2025 dari Kementerian Perindustrian RI atas konsistensinya membangun industri halal berbasis pelaku usaha lokal. Di saat yang sama, Kementerian Perdagangan RI menetapkan Kaltim sebagai Daerah Peduli Perlindungan Konsumen (DPPK) 2025. Dua pengakuan ini menunjukkan keseimbangan arah kebijakan, yakni mendorong pelaku usaha tumbuh sekaligus melindungi hak konsumen.
Penguatan ekonomi akar rumput diwujudkan lewat pembentukan 1.037 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Koperasi-koperasi ini diluncurkan Gubernur Rudy dan terhubung dengan peluncuran nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah daerah menempatkan koperasi sebagai mesin penggerak ekonomi desa.
“Kami meyakini koperasi adalah alat perjuangan ekonomi kerakyatan, berjiwa nasionalisme dan berlandaskan semangat Pancasila,” tegas Rudy Mas’ud.
Di sektor UMKM, Pemprov Kaltim membangun Galeri UMKM dan Export Centre Balikpapan. Fasilitas ini bukan sekadar ruang pamer, melainkan pusat promosi dan pendampingan agar produk lokal bisa masuk pasar global. Hasilnya, 90 UKM kini berorientasi ekspor. Kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut memperkuat pembinaan Desa Devisa dan membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Tak berhenti di promosi, strategi juga menyentuh sektor produksi. Salah satu program yang digulirkan adalah pembangunan Rumah Produksi Bersama berupa Pabrik Pakan Ternak di Desa Loleng, Kutai Kartanegara. Pabrik berkapasitas satu ton per jam ini memanfaatkan bahan baku dari petani lokal, sehingga rantai nilai ekonomi berputar di daerah sendiri.
Sementara itu, Program Jospol Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) menargetkan 1.000 UMKM baru. Fokusnya bukan hanya menambah jumlah usaha, tetapi membangun wirausaha yang tangguh dan mandiri.
Langkah-langkah ini memperlihatkan arah yang tegas: ekonomi rakyat tidak cukup diberi bantuan, tetapi harus diberi ekosistem. Dari koperasi desa, galeri ekspor, hingga pabrik pakan ternak, Kaltim mencoba membangun rantai yang saling terhubung agar usaha kecil tak lagi berjalan sendiri, melainkan tumbuh bersama dalam sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan.