Kaltim Menuju Progresif! Isu Perubahan Iklim Kini Harus “Ramah” Disabilitas
Samarinda, nusaetamnews.com : Perubahan iklim bukan cuma soal tanam pohon atau kurangin polusi, tapi juga soal memastikan nggak ada satu pun orang yang tertinggal saat bencana datang. Nah, para akademisi dan teman-teman dari komunitas disabilitas di Kaltim lagi berjuang buat mastiin hal ini masuk ke dalam aturan resmi!
Gebrakan Revisi Perda
Ketua PPDI Kaltim, Juwariyah, lagi gencar mendorong agar hak-hak disabilitas masuk secara eksplisit dalam revisi Perda Kaltim Nomor 7 Tahun 2019. Tujuannya simpel tapi krusial: Keselamatan Bersama.
Apa aja yang diusulkan?
- Sistem Peringatan Dini (EWS) Inklusif: Informasi bencana jangan cuma suara (sirine), tapi harus ada versi bahasa isyarat dan visual yang jelas. Jadi, teman-teman Tuli atau teman-teman dengan disabilitas lain bisa gercep buat evakuasi.
- Ekonomi Tangguh: Pekerja informal dari kalangan disabilitas perlu back-up finansial biar tetap survive saat cuaca ekstrem melanda.
3 Pilar Utama Menuju Keadilan Iklim 🏛️
Akademisi Unmul, Rahmawati Alhidayah, kasih insight menarik soal peta jalan kebijakan yang lebih manusiawi. Ada tiga pilar yang harus dikejar:
- Keadilan Iklim: Dampak lingkungan jangan cuma dibebankan ke kelompok rentan.
- Partisipasi Bermakna: Teman-teman disabilitas harus jadi subjek aktif (ikut rapat, kasih ide), bukan cuma jadi penonton.
- Aksesibilitas Inklusif: Semua fasilitas publik harus bisa diakses semua orang tanpa terkecuali.
“Kaltim punya potensi besar jadi role model. Kita nggak cuma peduli soal karbon, tapi juga soal memanusiakan manusia,” kata Rahmawati.
Kenapa Ini Penting Banget?
Dengan data yang lebih akurat dan keterlibatan langsung kelompok disabilitas dalam musyawarah (Musrenbang), inovasi buat adaptasi iklim di “Benua Etam” bakal jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Semangatnya jelas: No One Left Behind! (ant/one)