Melawan Gravitasi “Emas Hitam”
Selama puluhan tahun, ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak layaknya ketergantungan pada dosis tinggi: batu bara. Di satu sisi, ia adalah mesin pertumbuhan yang luar biasa, namun di sisi lain, ia adalah jebakan yang membuat struktur ekonomi daerah menjadi rapuh. Kini, di awal 2026, narasi untuk “segera move on” dari tambang semakin kencang ditiupkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun, pertanyaannya: Seberapa realistis ambisi ini jika diadu dengan kebijakan yang ada di lapangan?
Keinginan untuk bertransformasi bukanlah barang baru. Sejak medio 2010-an, jargon “Transformasi Ekonomi” sudah bergema. Namun, data seringkali berkata jujur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang angkanya seringkali di atas 40-50%. Ketergantungan ini ibarat gravitasi; setiap kali Kaltim mencoba “terbang” ke sektor manufaktur atau pariwisata, fluktuasi harga komoditas global selalu menariknya kembali ke bumi.
Secara visi, Pemprov Kaltim punya modal kuat. Keberhasilan Balikpapan tumbuh tanpa lubang tambang adalah bukti nyata bahwa ada jalan lain. Kebijakan pemberian bantuan kemanusiaan hingga miliaran rupiah ke provinsi lain (seperti Aceh, Sumbar, dan Sumut) menunjukkan bahwa Kaltim punya otot finansial yang besar. Tapi, otot ini masih bersumber dari “darah” yang sama: royalti dan bagi hasil tambang.
Benturan Kebijakan dan Realitas
Ada beberapa titik krusial yang membuat ambisi move on ini terasa seperti lari di tempat:
- Dualisme Kebijakan Pusat-Daerah: Sejak berlakunya UU Minerba yang menarik kewenangan pertambangan ke pemerintah pusat, Pemprov Kaltim kehilangan kendali untuk melakukan rem darurat terhadap eksploitasi lahan. Daerah berteriak soal lingkungan, pusat memegang kendali izin. Tanpa sinkronisasi kebijakan, semangat move on daerah hanya akan menjadi macan kertas.
- Sektor Pendidikan yang Belum Linier: Penertiban masa jabatan kepala sekolah yang baru-baru ini dilakukan Disdikbud Kaltim adalah langkah disiplin birokrasi yang baik. Namun, tantangan besarnya adalah: apakah kurikulum sekolah menengah di Kaltim sudah disiapkan untuk mencetak tenaga kerja di sektor ekonomi hijau dan digital? Jika lulusan kita masih bercita-cita hanya menjadi operator alat berat, maka struktur ekonomi tidak akan pernah berubah.
- Hadirnya IKN sebagai Katalis: Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah peluang emas sekaligus ancaman. IKN membawa visi kota hijau, namun pembangunannya membutuhkan energi dan material yang masif. Kaltim harus memastikan IKN menjadi motor penggerak ekonomi baru (industri jasa dan teknologi), bukan sekadar pasar baru bagi komoditas ekstraktif.
Jalan Tengah yang Realistis
Kita harus jujur: Move on dari batu bara tidak bisa dilakukan secara shock therapy. Menutup tambang besok pagi berarti bunuh diri ekonomi. Hal yang paling realistis adalah melakukan transisi bertahap yang agresif.
Kebijakan hilirisasi harus dipaksa naik kelas. Kaltim tidak boleh lagi hanya mengekspor tanah air, tapi harus menjadi pusat pengolahan. Selain itu, optimalisasi sektor jasa—sebagaimana yang ditunjukkan dalam peran Kaltim sebagai pusat logistik bagi IKN—harus diperkuat dengan investasi SDM yang masif.
Tajuk ini ingin menegaskan: Move on bukan sekadar tidak lagi menggali. Move on adalah tentang bagaimana uang dari hasil galian terakhir digunakan untuk membangun sistem yang membuat kita tidak perlu menggali lagi di masa depan. Jika kebijakan pemerintah provinsi masih berkutat pada rutinitas birokrasi tanpa keberanian melakukan terobosan radikal di sektor non-tambang, maka “transisi ekonomi” hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur bagi generasi Kaltim mendatang.
Sudah saatnya Kaltim berhenti menjadi “ladang” dan mulai menjadi “dapur” serta “otak” bagi ekonomi Indonesia.(setia wirawan)