Suara Perempuan Balikpapan Bergema: Koalisi PRIMA “Sentil” Masalah Air & Sanitasi Pesisir
Balikpapan,nusaetamnews.com : Urusan air bersih dan toilet bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal kualitas hidup yang seringkali paling dirasakan dampaknya oleh kaum perempuan. Menyadari hal ini, Bappeda Balikpapan baru saja membuka ruang diskusi serius bareng Koalisi PRIMA (Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran).
Kepala Bappeda Balikpapan, Murni, mengakui kalau perspektif perempuan itu krusial banget dalam penyusunan anggaran daerah.
Kenapa Harus Perempuan?
Menurut Murni, perempuan adalah pihak yang paling paham “penderitaan” saat akses air bersih macet atau sanitasi buruk di rumah.
“Perempuan tahu betul sulitnya akses air bersih. Keterlibatan mereka penting supaya anggaran yang kita susun benar-benar relate sama kebutuhan di lapangan,” ungkap Murni, Jumat (06/02/2026).
Temuan Pahit di Kawasan Pesisir
Koalisi PRIMA—gabungan dari lembaga kece kayak Kota Kita, Pokja 30, KPPI, dan FITRA—membawa hasil audit sosial yang cukup mengejutkan tentang layanan WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) di Balikpapan:
- Sanitasi Belum Aman: Ternyata baru 11% warga yang punya akses ke sanitasi aman. Banyak toilet yang septic tank-nya bocor atau satu toilet harus “antre” dipakai bareng beberapa keluarga.
- Limbah “Nyasar”: Air limbah mandi dan cuci (greywater) di kawasan seperti Manggar Baru masih banyak yang langsung mengalir ke selokan tanpa diolah.
- Isu Sampah: Di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan Manggar, fasilitas pembuangan sampah masih minim banget.
Rekomendasi “Action Plan” dari Koalisi
Nggak cuma kasih kritik, Koalisi PRIMA yang didukung oleh SECO (Pemerintah Swiss) ini juga nyodorin solusi konkret:
- Perbanyak TPS: Khususnya di titik vital seperti Pelabuhan Manggar.
- Armada Roda Tiga: Biar angkut sampah di gang sempit makin sat-set.
- Pilah dari Rumah: Penyediaan tempat sampah terpilah di tingkat RT.
Harapan ke Depan
Kolaborasi ini jadi bukti kalau tata kelola anggaran daerah mulai bergeser ke arah yang lebih transparan dan berbasis kinerja. Harapannya, curhatan warga pesisir—terutama para ibu—nggak cuma berakhir di meja diskusi, tapi langsung dieksekusi jadi kebijakan nyata. (ant/one)