Birokrasi Modern dan PAD Kreatif, Jalan Daerah Keluar dari Ketergantungan

BATAM – Ketergantungan daerah terhadap dana pusat dinilai sudah saatnya dikurangi. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menantang para kepala daerah melakukan lompatan besar dalam pengelolaan keuangan, bukan sekadar mengejar target tahunan, tetapi membangun kemandirian fiskal yang nyata.

Pesan itu ia sampaikan di hadapan ratusan bupati dan wakil bupati pada Rakernas XVII Apkasi di Batam, pekan lalu. Menurutnya, masa depan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menggali pendapatan asli daerah (PAD) secara kreatif tanpa membebani masyarakat.

“PAD harus inovatif, transparan dan tetap ramah kantong rakyat,” ujarnya.

Rudy menekankan, menggali PAD bukan berarti menaikkan pajak atau retribusi. Daerah bisa menjemput peluang lewat digitalisasi sistem, efisiensi birokrasi, hingga pemanfaatan aset-aset yang selama ini terbengkalai. Aset tidur, potensi pariwisata, hingga layanan jasa berbasis wilayah bisa diolah menjadi sumber pendapatan baru.

Menurutnya, transformasi digital bukan lagi pilihan gaya, melainkan kebutuhan mendesak. Sistem yang serba digital akan memangkas kebocoran anggaran dan memperjelas alur belanja daerah. Setiap rupiah yang keluar harus bisa dilacak dampaknya.

“Dengan sistem digital, uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih cepat dan harga kebutuhan pokok yang stabil,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kemandirian fiskal bukan berarti rakyat harus membayar lebih mahal. Pemerintah justru dituntut bekerja lebih cerdas, menemukan celah efisiensi, dan memperluas basis pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil.

Dalam konteks pembangunan nasional, Rudy menegaskan hubungan provinsi dan kabupaten/kota tidak bisa dipisahkan. Provinsi berperan sebagai simpul koordinasi, sementara kabupaten menjadi ujung tombak pelayanan yang langsung bersentuhan dengan warga.

Kabupaten, kata Rudy, adalah lumbung pangan, penjaga sumber daya alam, sekaligus pusat industri berbasis wilayah. Jika kabupaten kuat, maka fondasi ekonomi nasional ikut kokoh.

“Indonesia tidak mungkin maju tanpa kabupaten yang mandiri dan sejahtera,” tandasnya.

Pesan itu menjadi sinyal bahwa pembenahan birokrasi dan kreativitas menggali PAD akan menjadi agenda serius pemerintah daerah ke depan, bukan sekadar wacana, tetapi strategi bertahan di tengah tekanan fiskal yang makin ketat.