Jadi “Mesin” Ekonomi Hijau, KLH Dorong Pemda Gaspol Nilai Ekonomi Karbon!
Jakarta, nusaetamnews.com : Isu perubahan iklim bukan cuma soal cuaca ekstrem, tapi juga soal peluang ekonomi baru lewat Karbon. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) lagi serius banget memperkuat peran pemerintah daerah (Pemda) biar makin jago mengelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Intinya: Karbon yang kita jaga itu ada harganya, tapi pencatatannya harus transparan dan nggak boleh asal-asalan!
Pencatatan Konsisten = Cuan Berkelanjutan
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH, Irawan Asaad, menegaskan kalau nilai ekonomi karbon itu baru ada maknanya kalau didukung sistem pencatatan yang akuntabel. Di sinilah Pemda jadi pemain kunci.
“Pemerintah daerah bukan cuma pelaksana teknis, tapi penggerak koordinasi lintas sektor sekaligus penjamin mutu sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV),” ujar Irawan, Jumat (5/2).
Pulau Jawa Jadi “Project Pilot”
Kenapa Jawa? KLH berharap Pulau Jawa bisa jadi percontohan nasional. Alasannya masuk akal:
- Emisi Gede: Kontribusi emisi di Jawa tergolong besar.
- Kelembagaan Matang: Secara sistem, daerah di Jawa dianggap lebih siap buat eksekusi kebijakan ini.
Workshop Strategis di Yogyakarta
Biar semua satu frekuensi, KLH/BPLH baru saja menggelar pertemuan besar di Yogyakarta pada 2-3 Februari kemarin. Acara ini merupakan bagian dari Proyek Partnership for Market Implementation (PMI).
Tujuan utamanya simpel: memperjelas siapa harus melakukan apa. KLH pengen semua stakeholder di daerah paham arah kebijakan nasional, sehingga operasional di lapangan—alias di tingkat tapak—bisa berjalan mulus tanpa bingung soal aturan.
Kenapa Kita Harus Peduli?
Dengan sistem NEK yang jalan, Indonesia nggak cuma dapet udara yang lebih bersih, tapi juga bisa dapet pendanaan dari aksi menjaga lingkungan tersebut. Pemda yang paham cara mainnya bakal bisa narik investasi hijau ke daerah mereka masing-masing. (ant/one)