Pilkada Balik ke DPRD? Akademisi Unmul: Jangan Salahin Rakyat, Benahi Dulu Parpolnya!
Balikpapan, nusaetamnews.com : Wacana buat balikin pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD lagi rame lagi nih, guys. Tapi, para akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) dengan tegas bilang: “Nanti dulu!” Menurut mereka, masalah utama demokrasi kita bukan di rakyatnya, tapi di partai politik (parpol) yang dianggap gagal “sekolah”.
Isu ini sebenarnya lagu lama yang diputar lagi. Pernah muncul di 2014, sempat mau dieksekusi, tapi dibatalkan SBY. Menjelang 2024 kemarin juga sempat mencuat, dan sekarang di 2026, narasinya masih sama: biaya politik kemahalan dan rakyat dianggap belum siap.
Politik “Balik Modal” & Celah Korupsi
Analis Politik Fisip Unmul, Anwar Alaydrus, nggak menampik kalau biaya Pilkada langsung itu emang bikin dompet jebol. Masalahnya, modal gede ini sering bikin kandidat “gelap mata” pas sudah menjabat.
“Rata-rata kepala daerah yang diciduk KPK itu mainnya di perizinan. Bayangin, ada penjabat yang baru menjabat tiga bulan tapi sudah rilis 250 izin! Selama tanda tangan mereka masih laku, ya bakal terus begitu buat balik modal,” kata Anwar blak-blakan.
Dampaknya? Elektabilitas seringnya cuma “setingan” modal gede, bukan karena kapasitas atau rekam jejak yang oke.
Politik Uang vs Literasi Rendah
Mantan Ketua Bawaslu Kaltim yang juga analis kebijakan publik, Saipul, melihat kalau politik uang tumbuh subur karena kondisi ekonomi dan literasi politik kita yang masih PR banget.
Politik uang itu bentuknya macam-macam, bukan cuma bagi-bagi amplop, tapi juga janji manis dan investasi transaksional sebelum pemilu. “Pilihan akhirnya nggak pakai nalar, tapi pakai transaksi,” tegasnya. Menurutnya, parpol harusnya transparan soal pencalonan dan dana biar nggak ada “ruang gelap” sejak awal.
“Parpol Kok Kayak Kerajaan Keluarga?”
Kritik paling pedas datang dari Sosiolog Unmul, Sri Murlianti. Dia menegaskan kalau akar masalahnya ada di parpol yang gagal menjalankan fungsi kaderisasi.
“Kalau bilang masyarakat belum siap, itu bukan alasan buat balik ke sistem lama. Justru parpolnya yang harus dibenahi. Lihat saja sekarang, parpol itu lebih mirip kerajaan keluarga daripada institusi demokratis,” sentil Sri.
Sri juga mengingatkan, meski Pilkada langsung banyak kurangnya, rakyat setidaknya masih punya “rem” buat kontrol sosial. Kalau dibalikin ke DPRD? Ruang kontrol itu bisa tertutup rapat karena prosesnya jadi rahasia di balik pintu kantor dewan. (ant/one)