Kaltim Siap Kolaborasi Perketat Pengawasan SDA

SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab besar memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) berjalan transparan dan tidak merugikan negara maupun daerah.

“Intinya, kita siap melaksanakan arahan Presiden, terutama dalam memperkuat pengawasan pengelolaan sumber daya alam,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul, Senin (2/2/2026).

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, pengawasan sektor ini menjadi prioritas utama menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam.

Presiden menyoroti potensi kebocoran dalam tata kelola SDA, mulai dari praktik capital flight hingga penjualan komoditas di bawah harga pasar.

Sementara Wakil Gubernur Seno Aji mengakui, persoalan ini bukan isu baru, sehingga perlu langkah serius.

“Masih ada keuntungan usaha yang larinya ke luar negeri. Ini jelas merugikan kita. Pengawasan harus diperketat,” ujarnya.

Selain itu, praktik under pricing pada komoditas batu bara juga menjadi perhatian. Batu bara dijual dengan harga rendah ke luar negeri, lalu dipasarkan kembali dengan nilai jauh lebih tinggi. Pola seperti ini dinilai menggerus potensi pendapatan yang seharusnya bisa dinikmati daerah.
Presiden meminta pengawasan dilakukan lebih ketat dan melibatkan aparat penegak hukum.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Kaltim akan segera menggelar rapat koordinasi di tingkat daerah untuk menyusun langkah konkret, termasuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam pengawasan.

Pembenahan tata kelola SDA bukan sekadar memenuhi arahan pusat. Lebih dari itu, ini menjadi momentum memastikan kekayaan alam benar-benar memberi dampak maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.