Rp63,4 Triliun Mengalir di Kaltim: IKN Jadi Magnet Utama Serapan APBN 2025

Samarinda, nusaetamnews.com : Rapor keuangan pemerintah pusat di Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2025 resmi “hijau”. Tak tanggung-tanggung, belanja negara yang terserap mencapai Rp63,4 triliun atau menembus angka 95,77 persen dari pagu yang disediakan. Angka fantastis ini membuktikan kalau mesin pembangunan di Benua Etam—terutama di Ibu Kota Nusantara (IKN)—sedang “ngegas” pol.

Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, membeberkan bahwa highlight utama dari belanja jumbo ini adalah proyek infrastruktur strategis.

IKN: Sang “Game Changer” Ekonomi

Bukan rahasia lagi, IKN jadi magnet terbesar. Belanja modal sebesar Rp16,04 triliun dikucurkan khusus untuk memastikan wajah ibu kota baru semakin nyata. Proyek-proyek “kunci” yang dikerjakan sepanjang 2025 meliputi:

• Istana Wakil Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
• Fasilitas Publik: Masjid, sekolah, hingga pasar modern.
• Konektivitas: Jalan penghubung KIPP Segmen 1A, 1B, 1C, dan akses jalan tol utama.
• Proyek Multi-years: Gedung legislatif dan yudikatif yang pembangunannya berlanjut hingga 2027.

Rincian Dapur APBN Kaltim

Selain urusan semen dan beton, APBN juga menyentuh aspek kesejahteraan dan operasional. Berikut rincian pengeluarannya:

• Belanja Pegawai: Rp3,86 triliun (Gaji dan tunjangan ASN).
• Belanja Barang: Rp3,3 triliun (Operasional kantor dan layanan).
• Bantuan Sosial (Bansos): Rp10,74 miliar (Jaring pengaman ekonomi).

Dari sisi pendapatan, Kaltim berhasil menyumbang Rp25,25 triliun ke kas negara. Pajak dalam negeri menyumbang porsi terbesar senilai Rp19,5 triliun, dengan performa maksimal dari PPh Impor hingga PPN Impor.

Menariknya, sektor non-pajak (PNBP) juga menunjukkan taringnya dengan realisasi Rp2,96 triliun. Pendapatan ini didominasi oleh jasa kepelabuhanan dan layanan pendidikan dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kaltim.

Transfer ke Daerah: Dana Bagi Hasil (DBH) Masih Juara

Pemerintah pusat juga tidak lupa “mentransfer” kembali dana ke pemda di Kaltim. Total Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp40,2 triliun.

Porsi terbesar datang dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp30,74 triliun. Angka ini menjadi “napas” bagi kabupaten/kota di Kaltim untuk mendanai pembangunan lokal, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Desa yang mencapai Rp657,67 miliar.

“Secara keseluruhan, serapan anggaran yang hampir menyentuh 96 persen ini menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi ekonomi Kaltim sebagai serambi IKN,” tutup Edih. (ant/one)