Gak Mau Pembangunan “Asal Tebak”, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Kawal Ambisi Satu Data Indonesia

Jakarta, nusaetamnews.com :  Bayangkan membangun rumah tapi tiap tukangnya pakai ukuran meteran yang berbeda. Berantakan, kan? Analogi itulah yang ingin dihapus oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, dalam urusan pembangunan nasional.

Bagi Rudy, data bukan cuma barisan angka membosankan di atas kertas, tapi “kompas” biar pusat dan daerah gak jalan sendiri-sendiri.

“Intinya, membangun itu perlu data. Kalau akurat, arahnya jelas dan berkualitas. Kita butuh peta jalan yang sama,” tegas Rudy saat menghadiri seremoni kolaborasi Satu Data Indonesia di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Satu Data, Satu Tujuan

Hadir sebagai Ketua Umum APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), Rudy berdiri di garda terdepan untuk memastikan seluruh gubernur punya satu frekuensi. Baginya, Indonesia yang luasnya minta ampun ini punya masalah yang kompleks, jadi gak boleh ada lagi data yang simpang siur.

Poin-poin penting dari misi ini:

• Anti-Wacana: Kolaborasi ini bukan cuma seremoni, tapi langkah teknis biar data daerah sinkron dengan pusat.
• Big Data Power: Rudy menekankan pentingnya big data supaya siapa pun pemimpinnya nanti, rujukan yang dipakai tetap sama.
• No More Asumsi: Pembangunan harus berbasis fakta lapangan, bukan sekadar tebakan di balik meja.

“Bangsa ini besar dan wilayahnya luas. Kita perlu one data. Supaya kita menuju tujuan yang sama untuk Indonesia,” tambahnya.

Kolaborasi “Avengers” Pemerintahan

Gak tanggung-tanggung, penandatanganan nota kesepahaman ini melibatkan banyak stakeholder kunci. Mulai dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BIG, Kepala BRIN, hingga jajaran menteri lainnya seperti Menteri PAN-RB dan Menteri Koperasi.

Menteri Rachmat Pambudy pun sepakat bahwa ini adalah ikhtiar serius. “Ini momentum penting. Fondasi untuk memperkuat data Indonesia dalam perencanaan pusat dan daerah,” ujarnya.

Peta Digital yang Lebih Presisi

Selain soal angka, pemerintah juga resmi meneken Surat Edaran Bersama tentang Informasi Geospasial. Artinya, ke depan peta wilayah Indonesia bakal jauh lebih akurat. Ini krusial banget buat urusan tata ruang, batas wilayah, sampai distribusi bantuan supaya lebih adil dan merata. (ant/one)