Anggaran Rp1,48 Triliun Harus ‘On Point’, Wabup PPU: Stop Seremonial, Utamakan Rakyat!
PENAJAM PASER UTARA , nusaetamnews.com: Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) nggak mau main-main dengan urusan duit rakyat di tahun 2026. Dengan total APBD menyentuh angka Rp1,48 triliun, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk ekstra disiplin dan nggak asal “bakar uang”.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menegaskan bahwa setiap rupiah yang keluar harus punya dampak nyata buat masyarakat. Intinya: Kerja cerdas, pelayanan prima.
Bye-bye Acara Seremonial & Dinas Luar!
Wabup Abdul Waris memberikan “lampu merah” untuk pengeluaran yang cuma sekadar formalitas. Ia meminta OPD melakukan diet ketat pada belanja operasional yang nggak mendesak.
“OPD diminta kurangi dinas luar, batasi kegiatan seremonial, dan tunda pengadaan yang nggak terukur,” tegas Abdul Waris, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, belanja APBD itu harus berdasarkan kebutuhan (need), bukan cuma keinginan (want). Fokus utamanya jelas: kesehatan, pendidikan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pakai Skala Prioritas, Bukan Asal Jalan
Ada beberapa poin penting yang jadi highlight instruksi Wabup PPU kali ini:
- Wajib Sesuai RPJMD: Program yang nggak masuk target rencana pembangunan jangka menengah daerah? Pilihannya cuma dua: Ditunda atau hapus!
- Kreatif & Hemat: Urusan pelayanan dasar seperti kesehatan dan sekolah harus tetap jalan maksimal, tapi dengan cara yang lebih kreatif dan efisien secara biaya.
- Berantas Utang Lama: OPD diminta nggak “cuci tangan” soal utang pekerjaan tahun lalu. Semua kepala dinas wajib validasi dan beresin kewajiban tersebut secepatnya.
Mengapa Ini Penting?
Sebagai daerah yang bersentuhan langsung dengan kawasan IKN, PPU dituntut untuk punya standar pelayanan yang lebih tinggi. Efisiensi anggaran ini jadi langkah krusial agar pemerintah daerah punya “napas” lebih panjang untuk membiayai program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga di akar rumput. Ant/one