Gaspol 2026! Gubernur Rudy Mas’ud Minta OPD Kaltim Gak Pake ‘Lama’ Serap Anggaran

SAMARINDA, nusaetamnews,com: Menyongsong tahun 2026, Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (akrab disapa Harum), langsung pasang target tinggi. Tak ingin ada kata santai, ia menegaskan bahwa tahun depan adalah momentum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk naik kelas secara performa.

Gubernur Harum meminta seluruh jajarannya untuk bekerja lebih sat-set, disiplin, dan terukur. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar mendarat di masyarakat dan menjadi bahan bakar penggerak ekonomi Bumi Etam.

“Kita mulai 2026 dengan spirit baru. Tahun baru, semangat baru, dan harapan baru,” ujar Gubernur Harum penuh optimis, Minggu (28/12/2025).

Fokus: Gerak Cepat Sejak Kuartal I

Gubernur mengingatkan agar kebiasaan “menumpuk pekerjaan di akhir tahun” dibuang jauh-jauh. Ia ingin semua dinas sudah Gaspol sejak kuartal pertama. Pasalnya, jika serapan anggaran di awal tahun loyo, citra Kaltim di mata pemerintah pusat taruhannya, yang berujung pada penilaian alokasi anggaran berikutnya.

“Semakin cepat belanja pemerintah turun, semakin cepat dampaknya dirasakan masyarakat. Perencanaan harus clear sejak awal. Kalau lambat, ini bakal jadi masalah,” tegasnya.

Poin Penting Arahan Gubernur Harum:

• Evaluasi Bulanan: Tidak ada lagi pengecekan di akhir tahun saja. Evaluasi dilakukan tiap bulan agar serapan tetap stabil.
• Disiplin Anggaran: Belanja daerah bukan sekadar angka, tapi instrumen utama untuk memutar roda ekonomi rakyat.
• Akuntabilitas Tanpa Kompromi: Cepat boleh, tapi harus tetap on the track.

Target Harga Mati: Pertahankan Predikat WTP

Selain soal kecepatan, masalah tata kelola keuangan jadi perhatian serius. Rudy Mas’ud mewanti-wanti agar sistem akuntansi pemerintahan dijalankan secara konsisten. Ia tak ingin ada celah temuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gubernur menekankan pentingnya bukti dukung yang kuat di setiap program. Targetnya satu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus tetap di tangan. Jangan sampai turun kelas jadi WDP, apalagi sampai Disclaimer.

“Siapkan semua bukti dukung kegiatan. Kita harus kerja transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (ray)