Kaltim ‘War’ Terhadap Lahan Tidur! Gubernur Rudy Mas’ud & Bank Tanah Teken MoU Biar Investasi Makin Satset
SAMARINDA, nusaetamnews.com :Kabar buat kamu yang sering dengar isu sengketa lahan atau lahan nganggur di Kaltim! Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud baru saja menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Bank Tanah lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Gubernur, Senin (22/12).
Misi utamanya simpel: menyulap lahan tidur dan tanah negara yang telantar jadi aset yang produktif, bernilai ekonomi, dan punya kepastian hukum.
Bye-bye Lahan Telantar!
Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti banyaknya tanah negara di Kaltim yang statusnya nggak jelas atau dibiarkan begitu saja, terutama lahan pascatambang dan HGU yang sudah habis masa berlakunya.
“Tanah kita di sini banyak sekali, tapi yang ditelantarkan juga banyak. Kita mau optimalkan supaya punya nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih tinggi,” tegas Rudy.
Target: Status ‘Clear and Clean’ buat Investor
Salah satu “pain point” investor saat masuk ke Kaltim adalah urusan lahan. Lewat kerja sama ini, Pemprov ingin memberikan jaminan keamanan bagi siapa pun yang mau menanam modal.
• Kepastian Hukum: Memastikan lahan berstatus Clear and Clean (CnC).
• Speed Up Investasi: Proses perizinan lahan jadi lebih cepat.
• Impact: Lapangan kerja baru buat warga Kaltim terbuka lebar.
Bukan Cuma Buat Investor, Tapi Juga Rakyat
Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menegaskan bahwa pengelolaan ini nggak cuma soal cuan investasi, tapi juga keadilan sosial.
Saat ini, Badan Bank Tanah mengelola total 34.767 hektare lahan secara nasional. Khusus di Penajam Paser Utara (PPU), sudah ada 4.162 hektare yang dialokasikan untuk proyek-proyek keren:
• Bandara VVIP IKN: 621 hektare.
• Tol IKN: 135 hektare.
• Reforma Agraria (Buat Rakyat): 1.873 hektare.
• Kepentingan Umum: 379 hektare.
Panggilan Buat Walikota & Bupati
Gubernur Rudy nggak mau MoU ini cuma jadi seremonial di atas kertas. Beliau mengajak seluruh kepala daerah (Bupati/Walikota) se-Kaltim untuk mendukung penuh langkah ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar dokumen di laci kantor.
“Kita ingin pengelolaan tanah negara yang modern dan profesional. Ini adalah landasan kuat untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutup Rudy. (ant/one)