Aceh Tamiang Butuh Penanganan Ekstra! Mendagri: Lumpur Jadi PR Nomor Satu, Beras Gratis Ready Stok
Jakarta, nusaetamnews.com : Kondisi pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang ternyata punya level kesulitan yang beda. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut wilayah ini butuh perhatian lebih karena sisa material lumpurnya jauh lebih parah dibanding daerah terdampak lainnya.
“Tadi saya pantau dari udara, Aceh Tamiang ini beda. Masih banyak banget lumpur di mana-mana. Ini beda kasusnya dengan wilayah lain yang saya kunjungi, seperti di Sumatera Barat,” ungkap Tito setelah memberi arahan di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa.
Prioritas: War on Mud!
Tito menegaskan kalau agenda nomor satu saat ini adalah bersih-bersih lumpur. Fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan kantor pelayanan publik nggak boleh dibiarkan terbengkalai.
Ia meminta kolaborasi all-out antara Pemda, TNI, Polri, dan para relawan buat terjun langsung. “Kehadiran negara harus benar-benar terasa. Pembersihan lumpur ini prioritas utama, titik,” tegasnya.
Beras Gratis Buat Warga: No Limit!
Kabar baik buat warga terdampak, stok pangan dipastikan aman terkendali. Tito memberikan “lampu hijau” bagi kepala daerah untuk mengakses cadangan beras Bulog.
Catat ya, ini bukan beras SPHP yang dijual murah, tapi beras darurat bencana yang gratis.
“Sepanjang untuk urusan bencana, silakan minta berapa pun. Gratis, tanpa biaya, yang penting laporannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Tito.
Suntikan Dana ‘Emergency’ dan Support Antardaerah
Presiden Prabowo Subianto juga sudah menginstruksikan langkah cepat terkait anggaran. Karena dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di daerah seringkali terbatas, pemerintah pusat langsung gercep:
- Rp4 Miliar: Tambahan bantuan untuk tiap Kabupaten/Kota terdampak.
- Rp20 Miliar: Untuk Pemerintah Provinsi.
- Solidaritas: Mendagri juga berhasil menggalang bantuan antardaerah hingga hampir Rp60 miliar yang langsung disalurkan ke lokasi bencana.
Rumah Rusak? Pemda Diminta Gercep Data ‘By Name By Address’
Buat warga yang rumahnya hancur atau rusak, Tito meminta Pemda nggak pakai lama untuk urusan pendataan. Mulai dari kategori rusak ringan, sedang, berat, sampai yang hilang tersapu banjir harus didata secara rinci (by name by address).
Data ini bakal jadi tiket buat masyarakat mendapatkan bantuan langsung atau pembangunan hunian tetap dari BNPB dan kementerian terkait. (ant/one)