Pecah Telor! Kejari Kutai Timur Resmi Sabet Predikat WBK 2025: Bukti Nyata Reformasi Birokrasi
SANGATTA (nusaetamnews.com) : Kabar bangga datang dari Korps Adhyaksa di Kalimantan Timur. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sukses membuktikan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 dari KemenPAN-RB.
Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti kalau transformasi birokrasi di tubuh Kejari Kutim bukan sekadar slogan, tapi aksi nyata yang diakui secara nasional.
Hasil Kerja Kolektif, Bukan “One Man Show”
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, mengungkapkan kalau pencapaian ini adalah buah dari konsistensi seluruh tim dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan pastinya akuntabel.
“Predikat ini hasil kerja kolektif seluruh pegawai. Kami secara konsisten membangun budaya kerja yang transparan dalam setiap tugas penegakan hukum maupun pelayanan publik,” ujar Reopan di Sangatta, Kamis (18/12).
Gak Gampang! Ini yang Dinilai
Untuk mendapatkan gelar WBK, Kejari Kutim harus melewati serangkaian penilaian ketat dalam pembangunan Zona Integritas. Beberapa aspek yang jadi sorotan antara lain:
- Manajemen Perubahan: Mengubah mindset kerja yang lebih modern.
- Sistem Manajemen SDM: Peningkatan kapasitas personil yang makin profesional.
- Penguatan Pengawasan: Pengendalian gratifikasi dan pembersihan praktik pungli.
- Digitalisasi Pelayanan: Pemanfaatan teknologi informasi biar layanan ke masyarakat makin sat-set.
Bukan Garis Finish, Tapi Awal Baru
Meski sudah mengantongi predikat WBK, Reopan menegaskan kalau ini bukanlah tujuan akhir. Baginya, ini adalah momentum untuk terus “gas pol” memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kutim.
“Predikat WBK bukan tujuan akhir. Kami ingin memastikan Kejari Kutai Timur selalu menjadi institusi penegak hukum yang bersih, profesional, dan yang terpenting: dipercaya oleh masyarakat,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang menitikberatkan pada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. (ant)