Panas! Seleksi KPID Kaltim 2025-2028 Digugat! Peserta dan PKB Tuntut Fit & Proper Test Diulang Live Streaming
SAMARINDA (NUSAETAMNEWS.COM) Proses seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur periode 2025-2028 kini jadi drama politik panas! Dua peserta yang tersingkir dari 21 nama terbaik, Muhammad Khaidir dan Junaifid, resmi melayangkan surat keberatan ke DPRD Kaltim.
Mereka menuntut agar hasil akhir Fit and Proper Test (FPT) yang menetapkan 7 Komisioner terpilih segera ditinjau ulang.
“Kami meminta DPRD Kaltim mengevaluasi hasil seleksi Tim Pelaksana di Komisi I dan menggelar kembali FPT bagi 21 peserta. Jika perlu, FPT disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Sekretariat DPRD agar masyarakat luas tahu mana yang punya kapabilitas mana yang tidak,” tegas Muhammad Khaidir.
Dugaan Kuat Main Mata di Balik Layar
Keberatan ini bukan tanpa alasan. Khaidir dan Junaifid mencurigai ada di antara 7 nama yang lolos FPT tidak memenuhi kualifikasi berdasarkan hasil seleksi awal oleh Tim Seleksi (Timsel) — mencakup CAT, Psikotes, dan Wawancara.
Junaifid menekankan bahwa transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas sesuai Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 harusnya lebih dikedepankan, bukan kepentingan subjektif.
DPRD Kaltim Internal Renggang: PKB Ikut Angkat Bicara
Polemik ini makin meruncing setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di internal DPRD Kaltim ikut bersuara. Mereka secara terbuka mempersoalkan proses seleksi karena merasa tidak dilibatkan, terutama terkait minimnya keterbukaan nilai CAT dan Psikotes peserta.
Damayanti, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari PKB, mengirim surat resmi ke pimpinan dewan, mengkritik keras proses yang terkesan mengabaikan Komisi I — yang seharusnya menjadi leading sector.
❓ “Saya merasa dalam proses pemilihan KPID ini kok seolah-olah mereka tidak menganggap keberadaan Ketua Komisi I, kok dilangkahi hal itu? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada transparansi,” tegas Damayanti.
Ia juga heran kenapa tidak ada satu pun komisioner lama yang masuk dalam daftar hasil seleksi terbaru.
Ketua DPRD: Siap Buka Semua, Jalur Hukum Terbuka!
Menanggapi drama ini, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pihaknya siap membuka kembali seluruh rangkaian proses seleksi untuk evaluasi menyeluruh.
Hasanuddin menjelaskan, absennya Ketua Komisi I (kader PKB) yang sakit lebih dari lima bulan menjadi pangkal masalah PKB merasa tidak terlibat.
“Karena pimpinan komisi dari PKB sudah lama tidak dapat menjalankan tugas, otomatis mereka tidak terlibat dalam mekanisme penilaian,” jelasnya.
Meski demikian, Hasanuddin memberi sinyal kuat: jika penyelesaian internal tidak berhasil, jalur hukum dipersilakan ditempuh.
“Kalau penyelesaian internal tidak cukup, jalur persidangan atau gugatan bisa ditempuh. Semua pilihan terbuka,” pungkasnya. (ant/one)