DEAL MAKE OR BREAK KALTIM : Gubernur Harum Ultimatum Tambang, Cuan Wajib Tapi Jangan Lupa Nambal APBD!
Jakarta, nusaetamnews.com : Di tengah guncangan anjloknya Dana Transfer dari Pusat, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) nggak mau ambil risiko. Gubernur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Wagub Seno Aji langsung Gaspol memanggil para bos perusahaan tambang batu bara ke Jakarta, Kamis (4/12/2025), dengan satu pesan keras: Bisnis cuan itu wajib, tapi kontribusi ke daerah harus maksimal!
Pertemuan konsultasi publik Blueprint PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) ini menjadi panggung ultimatum untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim yang ditargetkan mencapai Rp10 triliun di 2025 dan menjadi penopang utama APBD Rp15,15 triliun di 2026.
1. PBBKB: Pajak Wajib Bayar di Kaltim, Jangan Nakal!
Gubernur Harum menekankan bahwa bisnis tambang harus bertumbuh dan menguntungkan, tetapi kepatuhan pajak adalah harga mati.
“Jangan beli BBM bodong, Pak. Begitu juga PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Kalau bapak bayar pajak PBBKB-nya di Surabaya, bapak nambang saja di Surabaya,” celetuk Gubernur dengan nada sindiran tajam.
Pesan ini sangat to the point: Kaltim sedang menertibkan praktik pembayaran PBBKB — salah satu sumber PAD terbesar—yang sering dicurigai dibayarkan di luar wilayah operasi, merugikan kas daerah. Penertiban ini adalah langkah nyata Pemprov untuk menambal defisit Dana Transfer Pusat yang dipangkas drastis.
2. Koordinasi Wajib! CSR Jangan Overlap Program Gratispol!
Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan rule baru soal program sosial perusahaan (PPM, TJSL, dan CSR): Wajib Lapor dan Koordinasi!
Wagub Seno Aji mewanti-wanti agar program charity perusahaan tidak tumpang tindih dengan program unggulan Pemprov, seperti Program Gratispol Pendidikan (SMA/SMK hingga S3) yang dianggarkan Rp1,4 triliun di 2026.
“Kita perlu sinergi dengan perusahaan. Kami minta agar perusahaan melaporkan apa rencana PPM-nya ke depan. Kita sejalan dan tidak saling tumpang tindih,” tegas Seno Aji.
Arahan Baru Fokus Bantuan:
- Tinggalkan Beasiswa SMA/SMK: Fokuskan bantuan ke jenjang PAUD, TK, SD, SMP, atau paling penting: pembangunan dan renovasi sekolah yang rusak di ring 1, 2, dan 3 sekitar tambang.
- Alihkan Dana ke Infrastruktur: Bantuan infrastruktur sekolah dan pembangunan rumah layak huni sangat diharapkan, karena hal ini membantu menutupi kebutuhan pembangunan yang tidak ter-cover oleh alokasi wajib 20% APBD untuk pendidikan.
3. Takeaway: Rakyat Jadi Bodyguard Investasi Jika Perusahaan Taat
Pesan penutup Gubernur Harum lugas: Kepatuhan perusahaan adalah kunci dukungan masyarakat dan pemerintah.
“Kami sayang dengan bapak dan ibu (perusahaan tambang yang taat aturan). Jadi, silakan melaksanakan kegiatan, tapi jangan lupa kewajibannya,” tutup Gubernur.
Intinya, jika perusahaan taat membayar PBBKB di Kaltim dan menyalurkan PPM secara terukur dan enggak overlap, Pemprov Kaltim akan menjadi benteng kuat yang menjaga keberlangsungan investasi mereka. (ray)