Pecah Rekor! Lelang Aset Kaltim Raup Rp2,15 M, Mobil Jadi “Primadona”
SAMARINDA, nusaetamnews.com: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) baru saja bikin kejutan. Lewat gelaran Lelang Akbar Barang Milik Daerah (BMD), kas daerah sukses menebal dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) fantastis: Rp2,159 miliar!
Angka jumbo ini diraih dari penjualan aset yang tadinya dianggap “mangkrak” atau tidak produktif.
“Ini adalah komitmen Pemprov Kaltim. Aset yang diam harus kembali ‘hidup’ dan memberikan value tambah bagi daerah,” tegas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, di Samarinda, Sabtu.
Angka-Angka Kunci yang Bikin Melongo
Lelang yang digelar serentak (open bidding) di tiga titik (Samarinda, Balikpapan, dan Bontang) ini diserbu peserta. Menurut Muzakkir, tingginya animo ini jadi bukti kepercayaan publik pada mekanisme lelang yang transparan dan profesional.
Total aset yang dilego enggak main-main, mencapai ribuan unit dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
- Total Aset: 3.652 unit
- 3.575 unit barang inventaris
- 40 unit kendaraan roda empat (mobil)
- 27 unit kendaraan roda dua (motor)
- 7 unit alat berat
Siapa Juaranya? Tentu Saja Mobil!
Dari total Rp2,159 miliar yang didapat, kendaraan roda empat alias mobil dinas bekas berhasil jadi bintang utama (atau primadona dalam istilah Muzakkir).
Sumbangsih dari 40 unit mobil ini saja sudah menembus Rp1,3 miliar, mencaplok sekitar 60% dari total pendapatan lelang!
“Kami pastikan aset yang tidak terpakai tidak jadi beban, justru harus support peningkatan PAD dan percepatan pembangunan,” jelas Muzakkir.
Para pemenang lelang kini diwajibkan menyelesaikan pelunasan sebelum 4 Desember 2025.
Lelang akbar ini dinilai Pemprov Kaltim tak hanya menguntungkan dari sisi cuan (pendapatan), tapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal: mendorong perputaran uang, menghidupkan sektor usaha, bahkan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.
Good job, Kaltim! Langkah transparan dan akuntabel ini makin membuktikan komitmen Pemprov untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan sat-set dalam merespons kebutuhan daerah. (ant/one)