IKN Gaspol! Anggaran Ngebut Tembus 78%, Rp11,38 Triliun Sudah Cair untuk Fisik & SDM Nusantara
SAMARINDA , nusaetamnews.com : Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tampaknya tak kenal rem. Kementerian Keuangan RI melalui Kanwil DJPb Kaltim mengumumkan realisasi belanja negara untuk IKN per pertengahan November 2025 sudah menembus angka fantastis: Rp11,38 triliun!
Angka ini setara dengan 78,59% serapan dari total pagu anggaran IKN tahun 2025 yang mencapai Rp14,48 triliun. Total alokasi APBN untuk IKN sejak 2021 hingga kini bahkan sudah menyentuh Rp100 triliun.
“Tingkat penyerapannya sudah bagus karena mencapai Rp11,38 triliun atau terealisasi sebesar 78,59 persen,” kata Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, Rabu.
Fokus Belanja: Bukan Cuma Gedung, Tapi Juga Manusia
Dana sebesar Rp11,38 triliun ini digelontorkan untuk berbagai sektor strategis. Anggaran IKN tahun ini tak hanya berfokus pada konstruksi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan.
| Sektor Belanja | Detail Kegiatan |
| Infrastruktur Fisik | Preservasi jalan, gedung, penyediaan rumah layak huni, jaringan air bersih/sanitasi, pengendalian banjir, dan drainase. |
| Lingkungan & SDA | Konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, dan rehabilitasi hutan. |
| Pendidikan | Tunjangan dan insentif guru di kawasan IKN, bantuan operasional pendidikan (BOP/BOS), peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga renovasi gedung sekolah. |
| Kesehatan | Pengadaan alat lab, Program Desa Pangan Aman, layanan pengendalian risiko penyakit, peningkatan kapasitas nakes, dan penanganan stunting. |
Anggaran IKN Dongkrak Kinerja Kaltim
Anggaran IKN senilai Rp14,48 triliun ini merupakan bagian penting dari total belanja negara untuk Kaltim pada 2025 yang mencapai Rp65,69 triliun.
Realisasi belanja negara di Kaltim juga menunjukkan kinerja tinggi:
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Terealisasi 75,48% (Rp17,68 triliun), yang didorong oleh kinerja Satuan Kerja (Satker) Pembangunan IKN.
- Belanja Transfer ke Daerah (TKD): Terealisasi 76,21% (Rp32,21 triliun), dipengaruhi kelancaran penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Tingkat serapan yang tinggi ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN, sekaligus memberikan dorongan signifikan pada ekonomi regional Kalimantan Timur.
Tentu, berikut adalah penyempurnaan berita mengenai dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan gaya jurnalistik milenial. (ant/one)